TEMPO Interaktif, Jakarta: Produk listrik energi sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi, rencananya akan dialokasikan untuk kawasan industri pengolahan sampah di kawasan Bekasi.
Pengelolaan energi itu dilakukan investor pemenang tender dan pemerintah daerah sebelum dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara untuk didistribusikan.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Baruno mengatakan, dalam praktiknya nanti pendistribusian listrik hasil industri pengolahan sampah tergantung kewenangan PLN.
Namun, pemerintah Bekasi mengusulkan agar listrik tersebut dialokasikan untuk kawasan industri pengolahan sampah yang berada di Bantar Gebang. "Agar terintegrasi produk listrik industri sampah untuk kawasan industri yang memerlukan energi banyak," kata Eko, Jumat (14/11).
Berdasarkan hasil kajian, Eko menargetkan industri pengolah listrik dari sampah itu bisa memberi pasokan listrik hingga 35 Megawatt. Namun hingga saat ini belum ditentukan harga jual maupun pembagian keuntungan antara PLN, investor, dan Pemerintah DKI. "Hitung-hitungannya masih dalam proses," ujar Eko.
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta membuka investasi untuk pengelolaan sampah, termasuk pembuatan instalasi pembangkit listrik tenaga sampah senilai Rp 800 miliar hingga Rp 1,3 triliun. Proyek berjangka 15 tahun tersebut akan dimulai Desember mendatang.
Untuk pengelolaan industri tersebut, Pemerintah Jakarta membuka tender untuk calon investor. Dari 23 perusahaan peserta tender tinggal tiga nama yang lolos prakualifikasi, yakni PT Godang Tua Jaya, Total Strategic Investment, dan PT Patriot Bangkit Bekasi.
Saat ini Pemerintah Jakarta sudah mengantongi satu nama perusahaan investor yang akan mengelola industri tersebut. Namun Eko enggan menyebut perusahaan tersebut. "Kami sudah mengantongi nama pemenangnya, nanti saja diumumkan setelah SK Gubernur keluar pekan depan," ujarnya.
Eko juga mengatakan, hingga kini belum ada kerjasama antara pengelolaan industri sampah Bantar Gebang yang dilakukan DKI dengan pembuatan briket yang dilakukan pemerintah Bekasi di TPA Sumur Batu, Jakarta Pusat.
Namun demikian, koordinasi antara kedua pihak tetap dilakukan. "Tak masalah. Sekali pun lokasi bersebelahan tak akan ada rebutan pasokan sampah karena sumbernya juga lain," ucap dia.
Fery Firmansyah
Pengelolaan energi itu dilakukan investor pemenang tender dan pemerintah daerah sebelum dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara untuk didistribusikan.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Baruno mengatakan, dalam praktiknya nanti pendistribusian listrik hasil industri pengolahan sampah tergantung kewenangan PLN.
Namun, pemerintah Bekasi mengusulkan agar listrik tersebut dialokasikan untuk kawasan industri pengolahan sampah yang berada di Bantar Gebang. "Agar terintegrasi produk listrik industri sampah untuk kawasan industri yang memerlukan energi banyak," kata Eko, Jumat (14/11).
Berdasarkan hasil kajian, Eko menargetkan industri pengolah listrik dari sampah itu bisa memberi pasokan listrik hingga 35 Megawatt. Namun hingga saat ini belum ditentukan harga jual maupun pembagian keuntungan antara PLN, investor, dan Pemerintah DKI. "Hitung-hitungannya masih dalam proses," ujar Eko.
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta membuka investasi untuk pengelolaan sampah, termasuk pembuatan instalasi pembangkit listrik tenaga sampah senilai Rp 800 miliar hingga Rp 1,3 triliun. Proyek berjangka 15 tahun tersebut akan dimulai Desember mendatang.
Untuk pengelolaan industri tersebut, Pemerintah Jakarta membuka tender untuk calon investor. Dari 23 perusahaan peserta tender tinggal tiga nama yang lolos prakualifikasi, yakni PT Godang Tua Jaya, Total Strategic Investment, dan PT Patriot Bangkit Bekasi.
Saat ini Pemerintah Jakarta sudah mengantongi satu nama perusahaan investor yang akan mengelola industri tersebut. Namun Eko enggan menyebut perusahaan tersebut. "Kami sudah mengantongi nama pemenangnya, nanti saja diumumkan setelah SK Gubernur keluar pekan depan," ujarnya.
Eko juga mengatakan, hingga kini belum ada kerjasama antara pengelolaan industri sampah Bantar Gebang yang dilakukan DKI dengan pembuatan briket yang dilakukan pemerintah Bekasi di TPA Sumur Batu, Jakarta Pusat.
Namun demikian, koordinasi antara kedua pihak tetap dilakukan. "Tak masalah. Sekali pun lokasi bersebelahan tak akan ada rebutan pasokan sampah karena sumbernya juga lain," ucap dia.
Fery Firmansyah
