TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi A DPRD DKI yang membidangi pemerintahan dan hukum meminta Pemda DKI memangkas sejumlah anggaran di beberapa unitnya. Hal ini mengemuka dalam penyampaian laporan pembahasan komisi-komisi DPRD terhadap RAPBD DKI 2003 di gedung DPRD, Sabtu (25/1). Anggaran yang diminta dipangkas antara lain di unit Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang pemangkasannya mencapai Rp 30 miliar lebih. Dalam RAPBD DKI 2003, pada unit BPM dialokasikan anggaran total sebesar Rp 202,191 miliar. Komisi A kemudian meminta Pemda DKI untuk memangkas sejumlah anggaran di dalamnya. Misalnya, anggaran belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI yang sebelumnya dialokasikan di unit ini sebesar Rp 3,435 miliar, dihilangkan. Selain itu, terdapat pemangkasan pada anggaran belanja administrasi umum di unit ini yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 9,096 miliar, menjadi Rp.6 miliar, honorarium atau upah yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 5,972 miliar menjadi Rp 2,5 miliar, serta belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik dari yang dialokasikan sebesar Rp 19,545 miliar menjadi Rp 13,5 miliar. Total, anggaran yang dihilangkan dan yang dipangkas di unit ini mencapai Rp 30 miliar lebih. Selain terhadap unit BPM, Komisi A juga meminta anggaran di unit Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) DKI dan di Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) untuk ditinjau ulang. Dalam RAPBD DKI 2003, Badan Kesbang DKI mengajukan anggaran sebesar Rp 24,04 miliar di antaranya untuk Program pemantapan integrasi bangsa dan HAM Rp 15,465 miliar, pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan Rp 8,575 miliar. Kegiatan-kegiatan dalam unit ini, menurut komisi ini, antara kegiatan yang satu dengan yang lain bisa dikelompokkan menjadi satu sehingga lebih efisien. Seperti kegiatan sarasehan, sosialisasi, forum komunikasi, dan sebagainya. Untuk itu, kata Ketua Komisi A, Pantas Nainggolan, meminta Pemda DKI melakukan peninjauan ulang. Disamping itu, Dewan juga menyoroti anggaran di sektor Tramtib dan penanggulangan bencana. Dalam RAPBD DKI 2003, sektor ini mengalokaskan anggaran sebesar Rp. 235,155 miliar, misalnya untuk program peningkatan tramtib Rp 35,963 miliar, program peningkatan peserta masyarakat dalam tramtib dan penanggulangan bencana Rp 43,581 miliar, program peningkatan pencegahan, penanggulangan bencana dan kebakaran Rp 31,777 miliar dan program pengembangan sarana dan prasaran tramtib dan penanggulangan bencana sebesar Rp 123,834 miliar. Nainggolan menyoroti tak adanya standarisasi dalam anggaran penertiban. Dia menyebut soal anggaran penertiban di Kepulauan Seribu, yang memiliki penduduk sekitar 18 ribu jiwa, diberi anggaran Rp3,1 miliar. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan yang penduduknya sekitar 2 juta jiwa diberi anggaran hanya Rp 2 miliar. Selain unit-unit itu, di sektor fungsi aparatur yang sebelumnya dialokasikan Rp 129,905 miliar juga diminta ditinjau ulang. Beberapa anggaran di biro umum juga sudah dikurangi dalam pembahasan antara Komisi A dengan Pemda DKI, di antaranya anggaran belanja aktivitas yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp 89 miliar dipangkas menjadi Rp 85,081 miliar. Di sektor pengawasan (Badan Pengawasan Daerah/Bawasda), juga terdapat pemangkasan anggaran, yakni dari Rp 40,367 miliar untuk anggaran belanja aktivitas dan periodik menjadi Rp 37,275 miliar. (Dimas Adityo-Tempo News Room)