Kabupaten Bekasi Dimekarkan

Reporter

Editor

Rabu, 15 Juli 2009 16:49 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menyetujui agenda pemekaran wilayah. Pemerintahan baru yang akan dibentuk adalah Kabupaten Bekasi Utara, letak jantung kotanya di Kecamatan Tambelang.

Keputusan pemekaran wilayah itu disahkan dalam rapat paripurna Dewan, Rabu (15/7). Keputusan tersebut sesuai usulan panitia khusus (pansus) 50 yang membidangi masalah pemanfaatan tata ruang dan pemekaran wilayah.

"Kami merekomendasikan pemekaran wilayah segera dapat dilakukan," kata Hidayatullah, juru bicara pansus 50 dalam rapat paripurna Dewan.

Terkait dengan pengesahan itu, pansus 50 merekomendasikan beberapa hal. Rekomendasi itu antara lain, mendesak Bupati Bekasi Sa'dudin membentuk kelompok kerja pembentukan Kabupaten Bekasi Utara, dan melakukan kajian teknis kewilayahan.

Panitia juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana dari anggaran perubahan tahun 2009. "Kami minta pemerintah daerah pro aktif merealisasikan wilayah baru ini," kata dia.

Dengan disetujuinya Kabupaten Bekasi Utara, wilayah Bekasi semakin menyusut. Awalnya, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan dengan wilayah perbatasan Kota Bekasi (sebelah barat), dan Kabupaten Bekasi (sebelah timur).

Kini, wilayah Kabupaten Bekasi atau disebut wilayah induk terdiri dari 10 kecamatan. Sementara Kabupaten Bekasi Utara ada 13 kecamatan. Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi Komaruddin Ibnu Mikam mengatakan wilayah baru sangat potensial. Dari sektor ekonomi, pendapatan dari bagi hasil minyak dan gas bumi dai Blok Tambun dan Pondok Tengah mencapai Rp 20 miliar.

HAMLUDDIN

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya