TEMPO Interaktif, Jakarta -Puluhan rakyat miskin kota siang ini mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mereka mendesak wakil rakyat untuk membubarkan Satuan Polisi Pamong Praja. “Tindakan mereka tidak manusiawi,” ujar Koordinator Urban Poor Consortium, Wardah Hafizd ketika beraudiensi di gedung DPRD DKI Jakarta (2/12).
Menurut Wardah, pembubaran Satpol PP merupakan syarat utama untuk membangun perlindungan terhadap warga miskin kota. Sebab, keberadaan Satpol PP selama ini hanya dikerahkan pemerintah untuk menggerogoti hak hidup warga miskin. “Padahal konstitusi mewajibkan negara untuk memelihara mereka,” ujarnya.
Selama ini, kata Wardah, ratusan ribu warga miskin kota seringkali harus menerima perlakuan sewenang-wenang dari petugas di lapangan. Itu tampak dari serangkaian aksi penggusuran lokasi usaha maupun tempat tinggal semi permanen yang mereka buat di sejumlah lahan tidur. “Bahkan tidak jarang dengan cara-cara kekerasan,” ujarnya.
Cermin tindakan brutal dialami kembali oleh sejumlah warga miskin di Kampung Budi Darma, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, beberapa waktu lalu. Sekitar 3.600 petugas Satpol PP merangsek masuk kawasan pemukiman ketika ribuan warga masih tertidur lelap. “Kami digusur jam 05.00 WIB,” keluh Yayan, warga setempat.
Perlakuan itu sempat diprotes sejumlah warga. Mereka memperlihatkan salinan surat yang dikeluarkan anggota dewan yang menjamin adanya toleransi waktu bagi sejumlah warga miskin untuk bisa tinggal di lokasi tersebut. Namun surat itu tidak berarti apa-apa. Petugas malah makin beringas memaksa warga keluar dari kawasan tersebut.
Sejumlah warga yang saat itu berusaha menyelamatkan barang berharga pun dilarang petugas. Malang bagi Yayan. Ibu anak satu yang hendak menyelamatkan pakaian anaknya itu malah berhadapan dengan pentungan petugas. “Pergelangan tangan dipukul. Sampai sekarang masih bengkak,” katanya.
Puluhan warga yang ikut pertemuan dengan dewan berasal dari sejumlah kawasan miskin seperti Pademangan, Taman BMW, Pulomas, Kampung Karang Anyar, Semper barat, Cilincing, Kamal Muara, Cipinang Besar Selatan. Mereka diterima oleh sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Komisi A.
Anggota Dewan Komisi A, Taufiqurrahman mengapresiasi tuntutan warga. Dia mengaku akan memperjuangkan tuntutan warga untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. “Aturan itu memberikan kewenangan sangat besar kepada Satpol PP. Tidak heran jika mereka bertindak arogan,” ujarnya.
RIKY FERDIANTO
Menurut Wardah, pembubaran Satpol PP merupakan syarat utama untuk membangun perlindungan terhadap warga miskin kota. Sebab, keberadaan Satpol PP selama ini hanya dikerahkan pemerintah untuk menggerogoti hak hidup warga miskin. “Padahal konstitusi mewajibkan negara untuk memelihara mereka,” ujarnya.
Selama ini, kata Wardah, ratusan ribu warga miskin kota seringkali harus menerima perlakuan sewenang-wenang dari petugas di lapangan. Itu tampak dari serangkaian aksi penggusuran lokasi usaha maupun tempat tinggal semi permanen yang mereka buat di sejumlah lahan tidur. “Bahkan tidak jarang dengan cara-cara kekerasan,” ujarnya.
Cermin tindakan brutal dialami kembali oleh sejumlah warga miskin di Kampung Budi Darma, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, beberapa waktu lalu. Sekitar 3.600 petugas Satpol PP merangsek masuk kawasan pemukiman ketika ribuan warga masih tertidur lelap. “Kami digusur jam 05.00 WIB,” keluh Yayan, warga setempat.
Perlakuan itu sempat diprotes sejumlah warga. Mereka memperlihatkan salinan surat yang dikeluarkan anggota dewan yang menjamin adanya toleransi waktu bagi sejumlah warga miskin untuk bisa tinggal di lokasi tersebut. Namun surat itu tidak berarti apa-apa. Petugas malah makin beringas memaksa warga keluar dari kawasan tersebut.
Sejumlah warga yang saat itu berusaha menyelamatkan barang berharga pun dilarang petugas. Malang bagi Yayan. Ibu anak satu yang hendak menyelamatkan pakaian anaknya itu malah berhadapan dengan pentungan petugas. “Pergelangan tangan dipukul. Sampai sekarang masih bengkak,” katanya.
Puluhan warga yang ikut pertemuan dengan dewan berasal dari sejumlah kawasan miskin seperti Pademangan, Taman BMW, Pulomas, Kampung Karang Anyar, Semper barat, Cilincing, Kamal Muara, Cipinang Besar Selatan. Mereka diterima oleh sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Komisi A.
Anggota Dewan Komisi A, Taufiqurrahman mengapresiasi tuntutan warga. Dia mengaku akan memperjuangkan tuntutan warga untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. “Aturan itu memberikan kewenangan sangat besar kepada Satpol PP. Tidak heran jika mereka bertindak arogan,” ujarnya.
RIKY FERDIANTO
