Puluhan Wartawan Berita Kota Berunjuk Rasa  

Reporter

Editor

Selasa, 9 Februari 2010 11:25 WIB

Karyawan ex Harian Berita Kota memperingati Hari Pers Nasional di Bundaran HI, Jakarta (9/2). Mereka menilai proses pemutusan hubungan kerja oleh management melanggar Pasal 151 ayat 2 UU No.13/2003. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan eks wartawan Berita Kota memperingati Hari Pers Nasional dengan berunjuk rasa menuntut penolakan kapitalisme pers, Selasa (9/2).

Sekitar pukul 10.40 puluhan wartawan mendatangi Bundaran Hotel Indonesia membawa spanduk warna-warni dan karton berisikan tuntutan mereka.Terlihat pula baligo besar dari Poros Wartawan Jakarta (PWJ).

Saat ditemui Tempo, Edison Siahaan selaku Ketua Forum Wartawan Berita Kota, menyatakan aksi ini berhubungan dengan Hari Pers Nasional. "Ini membuktikan masih ada pers yang teraniaya, menjadi korban dari kapitalisme," ujarnya.

Selain mantan wartawan Berita Kota, Poros Wartawan Jakarta (PWJ) juga ikut serta dalam aksi unjuk rasa di Bundaran HI itu.

Menurut Syarif Hasan, selaku Sekjen PWJ, untuk aksi kali ini ada tiga tuntutan besar pers. "Pertama tolak kriminalisasi pers, lalu tolak outsourcing, dan minta perbaikan kesejahteraan pekerja pers," katanya.

Syarif juga menyatakan tindak kekerasan terhadap wartawan sejak tahun 2009 semakin meningkat. Makanya, lanjut dia, itu menjadi topik penting yang harus diangkat untuk pers.

Selain itu, menurut Syarif, PWJ juga turut bersimpatik pada wartawan Berita Kota dan Indosiar yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Edison juga menyatakan PHK sepihak ini akan terus dilawan oleh pekerja Berita Kota. Sebelumnya, menurut Edison, sudah pernah ada permintaan damai dari pemilik lama Berita Kota. "Tapi kami akan tetap tempuh jalur hukum," ujar dia.

Hal itu, menurut Edison, agar PHK sepihak ini tidak terjadi di perusahaan-perusahaan media lain. "Kami tidak ingin wartawan lain bernasib sama. Makanya kami akan terus berjuang menolak PHK itu," katanya.

MUTIA RESTY

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

1 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

59 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

59 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya