TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif sebesar 20-30 persen. Kenaikan tarif ini didasarkan pada kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) dan ban mobil. Tarif yang berlaku sejak Mei 2002 itu, kan waktu solar masih Rp 1450 dan harga ban masih Rp 1,15 juta. Kalau sekarang kan sudah naik semua, ujar Ketua Organda DKI Aip Sjarifuddin, usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balai Kota, Jakarta, Jumat (7/2). Aip mengatakan hasil pertemuan dengan gubernur itu disebutkan bahwa akan dibentuk suatu tim kecil yang khusus membahas soal tarif. Sebenarnya, dia berharap kenaikan tarif tersebut sesuai dengan biaya pokok angkutan. Tapi kalau begitu kan kenaikannya terlalu tinggi bagi masyarakat, kata dia. Aip sendiri mengatakan bahwa Organda menolak subsidi dalam bentuk tunai. Mereka menginginkan subsidi tersebut dalam bentuk keringanan pajak PPN dan bea masuk onderdil. Mereka juga akan meminta jaminan dari pemerintah untuk meminjam dana ke luar negeri. Menurutnya saat ini Islamic Development Bank (IDB) yang berlokasi di Timur Tengah sudah bersedia memberikan pinjaman lunak. Bunganya sangat lunak, hanya 3-4 persen per tahun, katanya. Berbeda dengan keterangan Organda, Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan bahwa Organda meminta kenaikan tarif sebesar 50 persen. Namun, usulan kenaikan itu tidak disetujuinya. Menurut Sutiyoso, dia memang setuju kalau tarif angkutan naik, asal rasional. Semuanya saya serahkan pada tim kecil. Saya memastikan kenaikan tarif tidak akan sebesar yang mereka sampaikan, ujarnya. Sutiyoso menyadari jika suatu perusahaan angkutan umum yang biaya produksinya lebih tinggi dari tarif angkutannya, maka perusahaan tersebut bisa merugi. Oleh sebab itu pihaknya akan mengusahakan kenaikan tarif ini secepat mungkin. (Dewi Retno -Tempo News Room)