TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah pusat akhirnya mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Wakil Presiden Boediono menginstruksikan 17 langkah untuk menangani kemacetan di Jakarta, yang diprediksi akan mengalami kemacetan total pada 2012. Boediono menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu. "Penanganannya melibatkan lintas kementerian dan gubernur, jadi harus terkoordinasi," ujar Yopie Hidayat, juru bicara Wakil Presiden Boediono, seusai rapat Transportasi Massal di kantor Wakil Presiden kemarin.
Yopie mengungkapkan, data dari Unit Kerja Presiden menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah ini berasal dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas.
Survei ini, kata Yopie, juga menyebutkan bahwa kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saat ini tercatat 30,5 kilometer per jam. "Tapi, setelah masuk ke wilayah DKI Jakarta, kecepatannya menurun menjadi hanya 8,3 kilometer per jam," katanya. Angka ini, kata dia, jauh dari standar pelayanan minimum (SPM) kecepatan rata-rata kendaraan di dalam kota, yang minimal 20 kilometer per jam.
Untuk penerapan electronic road pricing (ERP), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pemerintah DKI masih menunggu payung hukum dalam penerapan ERP. "Mudah-mudahan ini akan bisa terbit dalam waktu tidak terlalu lama," katanya.
Menanggapi ERP ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan peraturan akan dibuat dan segera dilaksanakan setelah rampung dalam tempo satu bulan. "Pemerintah pusat akan bertugas memperbaiki sejumlah regulasi melalui peraturan pemerintah yang diperlukan dari 17 instruksi Wapres tersebut," ujar Hatta.
Untuk jangka panjang, Fauzi mengatakan, akan dibangun mass rapid transit (MRT), yang terdiri atas revitalisasi kereta api dan jalur-jalur kereta api ke Serpong, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Ditambah dengan jaring baru, yaitu subway. "Tapi ini semua harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi. Ini jangka panjang," kata Fauzi.
Adapun perihal jalan tol dalam kota, Fauzi mengatakan, resistensi pembebasan tanah begitu tinggi sehingga pilihannya adalah jalan susun, baik jalan tol maupun bukan tol, seperti di Jepang. Untuk jalan non-tol sudah direncanakan pembangunannya akhir tahun ini di Jalan Satrio, dari Mas Mansyur melintas ke Casablanca, Jalur Antasari. "Sudah ada perencanaan yang matang. Engineering-nya juga sudah ada. Kami sedang selesaikan perizinan yang secara prinsip sudah diberikan Menteri Pekerjaan Umum," katanya.
Rapat kemarin, selain dihadiri Menteri Hatta, ada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Perencanaan Nasional Armida S. Alisjahbana, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Direktur Lalu Lintas Mabes Polri Brigadir Jenderal Djoko Susilo dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
EKO ARI WIBOWO | ROSALINA | NUR HARYANTO
Yopie mengungkapkan, data dari Unit Kerja Presiden menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah ini berasal dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas.
Survei ini, kata Yopie, juga menyebutkan bahwa kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saat ini tercatat 30,5 kilometer per jam. "Tapi, setelah masuk ke wilayah DKI Jakarta, kecepatannya menurun menjadi hanya 8,3 kilometer per jam," katanya. Angka ini, kata dia, jauh dari standar pelayanan minimum (SPM) kecepatan rata-rata kendaraan di dalam kota, yang minimal 20 kilometer per jam.
Untuk penerapan electronic road pricing (ERP), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pemerintah DKI masih menunggu payung hukum dalam penerapan ERP. "Mudah-mudahan ini akan bisa terbit dalam waktu tidak terlalu lama," katanya.
Menanggapi ERP ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan peraturan akan dibuat dan segera dilaksanakan setelah rampung dalam tempo satu bulan. "Pemerintah pusat akan bertugas memperbaiki sejumlah regulasi melalui peraturan pemerintah yang diperlukan dari 17 instruksi Wapres tersebut," ujar Hatta.
Untuk jangka panjang, Fauzi mengatakan, akan dibangun mass rapid transit (MRT), yang terdiri atas revitalisasi kereta api dan jalur-jalur kereta api ke Serpong, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Ditambah dengan jaring baru, yaitu subway. "Tapi ini semua harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi. Ini jangka panjang," kata Fauzi.
Adapun perihal jalan tol dalam kota, Fauzi mengatakan, resistensi pembebasan tanah begitu tinggi sehingga pilihannya adalah jalan susun, baik jalan tol maupun bukan tol, seperti di Jepang. Untuk jalan non-tol sudah direncanakan pembangunannya akhir tahun ini di Jalan Satrio, dari Mas Mansyur melintas ke Casablanca, Jalur Antasari. "Sudah ada perencanaan yang matang. Engineering-nya juga sudah ada. Kami sedang selesaikan perizinan yang secara prinsip sudah diberikan Menteri Pekerjaan Umum," katanya.
Rapat kemarin, selain dihadiri Menteri Hatta, ada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Perencanaan Nasional Armida S. Alisjahbana, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Direktur Lalu Lintas Mabes Polri Brigadir Jenderal Djoko Susilo dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
EKO ARI WIBOWO | ROSALINA | NUR HARYANTO
