TEMPO Interaktif, Jakarta:Forum Kota (Forkot) dan beberapa elemen gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Bubarkan Golkar, memprotes penahanan sembilan rekannya di Polres Jakarta Pusat dengan mengadakan aksi mogok makan di halaman kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (17/10) siang. Mereka bertekad terus melakukan aksi sampai semua rekannya dibebaskan polisi. Penahanan sembilan anggota Forkot terjadi berkaitan dengan aksi demonstrasi di depan kantor Pimpinan Daerah Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (9/10) pekan lalu. Bentrokan sempat terjadi antara mahasiswa dan sekelompok masyarakat di sekitar lokasi yang merasa terganggu dengan aksi unjuk rasa itu. Malam harunya, polisi menangkap 96 mahasiswa di RS Saint Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Sebagian besar mahasiswa sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/10) lalu, dengan dakwaan melakukan tindak pidana ringan dan divonis denda Rp 25 ribu. Namun, sembilan orang sisanya masing-masing Febra Oka (Universitas Pancasila, Jakarta), Tony (Universitas Kristen Indonesia, Jakarta), Imam (Universitas Tujuhbelas Agustus, Cirebon), Yahya Siagian (Universitas Kristen Indonesia), Ali Maradona (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta), Missana Misalayuk (Universitas Kristen Indonesia,Jakarta), Budi (Universitas Gunadarma,Jakarta), Mulyanto dan Maryadi (keduanya bukan mahasiswa) sampai kini masih ditahan di Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan penyerangan secara bersama-sama dan membawa senjata tajam. Dari tangan mahasiswa, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Edmon Ilyas memang mengaku menyita puluhan bom molotov dan senjata tajam. Namun, Klutuk, juru bicara Solidaritas Pemuda Bubarkan Golkar kepada Tempo News Room, membantah tuduhan polisi. Menurutnya, tudingan polisi mengada-ada dan mencoba membelokkan aksi politik yang mereka lakukan menjadi tindakan kriminal. Forkot sendiri, kata dia, sudah mengajukan penangguhan penahanan, namun tidak dikabulkan. Selain melakukan aksi mogok makan, Solidaritas Pemuda Bubarkan Golkar juga berencana menggugat pra peradilan Kapolres Jakarta Pusat. (Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)