TEMPO Interaktif, Bekasi - Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Maret tahun depan dianggarkan sebesar Rp 70 miliar.
Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana mengatakan dana pembiayaan pemilukada itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2011 dan 2012. "Dana tersebut operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk pemilu," kata Darip, Rabu 7 Desember 2011.
Menurut Darip, dana tersebut banyak dihabiskan untuk operasional, seperti pendataan pemilih, pengadaan alat pemilukada, dan membayar upaya panitia pemilukada.
Termasuk untuk biaya petugas keamanan dan panitia pengawas pemilukada. Tahapan pemilukada Bekasi saat ini adalah verifikasi bakal calon kepala daerah.
Ada tiga pasangan bakal calon yang akan bersaing menjadi bupati dan wakil bupati Bekasi. Mereka adalah pasangan Sa'dudin-Jamalullail yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu pasangan Dari Mulyana-Jejen Sayuti didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, Pakar Pangan, Partai Bulan Bintang (PBB), Gerindra, dan partai nonparlemen.
Kemudian pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintarja yang didukung Partai Golkar dan Demokrat. "Ketiga pasangan sudah lolos verifikasi, tinggal melengkapi beberapa persyaratan," kata Adi Susilo, Ketua KPU Kabupaten Bekasi.
Menurut Adi, anggaran KPU untuk pelaksanaan pemilukada tidak sampai menelan dana Rp 70 miliar. Tahun ini Pemerintah Daerah hanya mengalokasikan Rp 9,4 miliar, ditambah APBD 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp 44 miliar.
Alokasi dana tersebut untuk membiayai pemilukada dengan tiga skenario yang kemungkinan terjadi. Skenario pertama jika pemilukada berlangsung satu putaran kebutuhan anggaran sekitar Rp 27 miliar, putaran kedua Rp 38 miliar, dan skenario ketiga dengan kemungkinan pemungutan suara ulang sebesar Rp 44 miliar.
HAMLUDDIN
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya