Petugas memeriksa kelengkapan surat terhadap angkutan umum yang beroperasi di Terminal Pulo Gadung, Jakarta, Rabu (23/11). Mulai 9 Januari 2012, seluruh sopir angkutan kota di Jakarta wajib mengenakan seragam dan kartu tanda pengenal. Seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI menawarkan terobosan dalam menertibkan angkutan kota di Jakarta. Kasus kejahatan di dalam mobil angkutan kota kembali terjadi. Yang terbaru menimpa perempuan pedagang sayur di Depok pada Rabu Subuh lalu.
“Kami berencana membentuk satgas pengamanan,” kata Sudirman, Ketua Organda DKI, Jumat, 16 Desember 2011. “Jika pemerintah mengizinkan, kami bisa ikut mengawasi.”
Untuk itu, Sudirman berharap pemerintah setempat memberi payung hukum kepada Organda. “Selama ini kami tidak memiliki kuasa yang legal untuk membantu para pengusaha,” katanya.
Menurut Sudirman, lemahnya tata kelola angkutan kota menyumbang sebagai faktor terjadinya kasus pemerkosaan secara berulang di dalam angkutan kota. Para pengusahanya juga tidak dididik secara profesional dan hanya memburu setoran.
“Coba lihat itu korbannya, seorang ibu pedagang sayur, memprihatinkan sekali,” kata Sudirman.
Korban yang dimaksud itu adalah RS berusia 35 tahun. Dia yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur bermaksud untuk berbelanja ke Pasar Kemiri Muka, Depok, Rabu Subuh lalu, ketika terperangkap dalam sebuah mobil angkutan kota M26.
Diduga ada empat tersangka pelaku pemerkosaan terhadap dirinya. RS sendiri masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
