TEMPO Interaktif, Jakarta: Warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, meminta ganti rugi sebesar Rp 150 juta per kepala keluarga untuk pembebasan tanah mereka. Tanah yang mereka tempati seluas 165 hektare diklaim sebagai tanah milik Pertamina. "Jika tuntutan ganti rugi tersebut tidak dipenuhi, kami akan tetap bertahan di sini. Tapi kami juga membuka peluang penawaran," kata Wakil Koordinator Warga Tanah Merah, Padil S, di Tanah Merah Jakarta Utara, Jumat (26/12). Sebelumnya, Walikota Jakarta Utara Effendy Anas mengatakan bawah daerah tersebut akan dibangun sebuah pengamanan ring kali depo. Untuk itu perlu dilakukan pembebasan tanah sekitar 50 meter dari pagar Pertamina. Warga mengaku tidak akan melakukan demonstrasi menanggapi persoalan ini. "Kami siap melakukan dialog musyawarah dan mufakat," katanya. Jika tuntutan ganti rugi yang diminta dipenuhi, mereka pasti akan mau meninggalkan pemukiman mereka. Padahal, menurut Padil, Tanah yang mereka tempati saat ini adalah tanah milik negara bukan milik Pertamina. Sebab, saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1992, saat mereka mengajukan gugatan kepada pemerintah diputuskan bahwa tanah tersebut milik negara. Luas tanah keseluruhan di wilayah tersebut adalah 165 hektare, yang ditempati warga tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Badak Selatan, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan Kelurahan Tugu Selatan. Penghuninya sekitar 3.000 kepala keluarga. Menurtu Padil, yang akan kena proyek ini sekitar 112 kepala keluarga.Mereka merasa telah menjadi warga asli daerah tersebut, meskipun ada yang berasal dari Medan, Buton, Jawa, dan Sunda. "Kami berdomisili disini dan sudah ber-KTP DKI. Jadi kami warga sini," katanya. Padil mengaku telah menempati tanah tersebut sejak 1986. Putri Alfarini - Tempo News Room