TEMPO.CO, Bekasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi Adi Susila mengatakan calon bupati dan wakil bupati yang mengetahui politik uang yang diduga dilakukan pasangan terpilih Neneng Hasanah-Rohim Mintarja, hanya punya waktu hingga Selasa, 20 Maret 2012 untuk melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua pasangan lain yang merasa dirugikan, Sa'dudin-Jamalullail Yunus dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti, sebaiknya menyerahkan bukti. Dengan demikian, setelah 14 hari setelah batas terakhir laporan, MK bisa mengambil keputusan.
"Silakan, ada dua hari lagi Senin dan Selasa, kesempatan bagi kandidat lain mengadu ke MK," kata Adi di Bekasi, Senin, 19 Maret 2012. Apapun keputusan MK, KPU Kabupaten Bekasi siap melaksanakan, termasuk jika Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) harus diulang.
Pasangan nomor urut satu Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (NERO) yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN menjadi pemenang dengan perolehan 442.857 suara atau 41,06 persen dari total pemilih 1,1 juta. Perolehan suara urutan kedua adalah pasangan Sa'duddin-Jamalullail Yunus (SAJA) dengan 331.638 suara atau 30,75 persen suara dan pasangan nomor urut tiga Darip Mulyana-Jejen Sayuti (DAHSYAT) hanya meraih 304.108 suara atau 28,19 persen suara.
Jumlah pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi kali ini terbanyak dengan angka partisipasi 60 persen lebih dari daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 1,7 juta jiwa lebih.
HAMLUDDIN
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya