Dewan Pers Bentuk Pencari Fakta Demo BBM

Reporter

Editor

Selasa, 3 April 2012 04:05 WIB

Pengunjuk rasa dihalau di areal gerbang Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (30/3) malam. Pengunjuk rasa yang terdiri dari berbagai elemen bentrok dengan aparat kepolisian di Komplek Parlemen, Senayan. ANTARA/Ismar Patrizki.

TEMPO.CO , Jakarta:- Dewan Pers akan membentuk tim pencari fakta untuk mencari tahu pelaku yang membawa zat kimia pada demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak Jumat pekan lalu. Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika, Agus Subagyo, mengatakan pihaknya berkomitmen menangani kasus ini secara serius. "Kelihatannya memang sederhana, tetapi ini sangat berbahaya," katanya di Jakarta, Senin, 2 April 2012.

Dikatakannya Dewan Pers akan membentuk tim pencari fakta independen. Anggotanya akan berasal dari Dewan Pers, pekerja media, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). "Pihak kepolisian juga bisa saja diajak," kata Agus.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Wina Armada, mengatakan perbuatan ini melanggar peraturan Dewan Pers. "Ada peraturan yang mengatakan bahwa pers dilindungi oleh hukum, tak boleh dianiya, dirampas, apalagi dibunuh," katanya.

Wina mengatakan kejadian ini tak boleh dibiarkan. Soalnya, cairan kimia tersebut relatif murah dan mudah didapatkan. "Jangan sampai dibiarkan, lalu ada modus-modus lebih canggih," katanya.

Selain membuaat tim pencari fakta, Dewan Pers juga menghimbau agar media memberikan salinan rekaman peristiwa demonstrasi Jumat, 30 Maret lalu. Tujuannya agar pihaknya bisa mempelajari situasi saat demonstrasi dan mencari tahu pelakunya.

Agus mengatakan secara struktural Dewan Pers telah membuat perjanjian soal keamanan profesi jurnalis. Mereka telah menandatangani MOU dengan polisi saat perayaan hari pers 9 Februari 2012 lalu. Selain itu mereka juga memiliki perjanian dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Namun, Wina mengatakan memang belum ada klausul yang membahasa tindak kekerasan terhadap jurnasis. Kebanyakan peraturan itu mengatur bahwa perkara yang menayngkut jurnalis harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers.

Dikatakan Agus, Kamis, 5 April mendatang mereka akan menggelar workshop penyusunan sengketa kekerasan terhadap jurnalis. "Kami juga akan mengundang pihak kepolisian," katanya.

Selain itu Dewan Pers juga akan terus mengkomunikasikan perlindungan terhadap profesi jurnalis. Kekerasan, kata dia, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Terkait dengan peristiwa perampasan kamera milik jurnalis, mereka berjanji akan terus mendesak polisi untuk mengutusnya. "Kami minta pelakunya ditindak tegas dan kartu memorinya segera dikembalikan, jangan sampai informasinya sudah basi," kata Agus.

Mereka menerima lima laporan perampasan kartu memori. Satu menimpa kamerawan TV One di Gambir, sementara dua kamerawan Kompas TV dan Indosiar dirampas kartu memorinya saat meliput di Padalarang, Bandung. Adapun kartu memori pewarta ANTV yang juga dirampas di Aceh saat ini sudah dikembalikan.

Pekan lalu berbagai aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dilakukan di Jakarta dan kota-kota lainnya. Dalam aksi yang berlangsung setiap hari dalam sepekan itu, 135 orang ditangkap. Jatuh korban luka-luka dari massa demonstran, jurnalis, maupun dari aparat kepolisian.

ANGGRITA DESYANI

Berita terkait

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

54 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

11 Januari 2024

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.

Baca Selengkapnya

BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

10 Desember 2023

BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.

Baca Selengkapnya

50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

7 September 2023

50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.

Baca Selengkapnya

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

17 Januari 2023

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

30 Desember 2022

Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.

Baca Selengkapnya

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

6 Desember 2022

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM

Baca Selengkapnya

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

2 Desember 2022

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.

Baca Selengkapnya

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

1 Desember 2022

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.

Baca Selengkapnya

Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

29 November 2022

Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.

Baca Selengkapnya