Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar (kiri) Wakil Ketua KPU DKI, Jamaludin F Hasyim (tengah) saat pembacaan hasil verivikasi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Jum'at (11/5). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau proses verifikasi laporan harta kekayaan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin, 14 Mei 2012. KPU berharap data itu bisa mereka peroleh sebelum kampanye digelar. "Kalau terlalu mepet masa kampanye, nanti (bisa) dimanfaatkan untuk isu miring," kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Jakarta Jamaluddin F. Hasyim.
Menurut Jamaluddin, data kekayaan itu seharusnya sudah diterima KPU setelah para calon ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Namun data yang dimiliki KPK ternyata masih berupa data mentah yang belum diverifikasi. “KPK terhambat kekurangan tenaga verifikasi data,” katanya. Diperkirakan proses verifikasi baru selesai pada Juni mendatang.
Jika diserahkan Juni, menurut Jamaluddin, waktunya terlalu mepet dengan masa kampanye yang diagendakan pada 24 Juni-7 Juli. Karena itu, Komisi Pemilihan bersedia menerima data para calon, apa pun bentuknya. "Tidak jadi masalah kalau belum diverifikasi, nanti bisa diberi keterangan di bawahnya."
Data kekayaan itu, kata Jamaluddin, tidak akan digunakan KPU untuk mendiskualifikasi calon. Begitu juga jika dalam proses verifikasi ternyata ditemukan ada harta kekayaan yang mencurigakan. "Sanksi tentunya datang dari masyarakat, semacam sanksi moral," ujarnya.
Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan proses verifikasi hingga saat ini masih berjalan. "Ada tim yang melakukan verifikasi terhadap masing-masing calon," katanya. Dia tidak bisa memastikan kapan proses tersebut akan selesai. Menurut Johan, KPK siap menindak pasangan yang terbukti melakukan pemalsuan laporan harta kekayaan.
Akhir pekan lalu, KPU Jakarta telah menetapkan enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang lolos sebagai peserta pemilihan. Mereka adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja, Hidayat Nurwahid-Didik J. Rachbini, Faisal Basri-Biem Benyamin, dan Alex Noerdin-Nono Sampono.
