TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini sedang menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi, Pemilihan Gubernur Jawa Barat, dan Pemilihan Legislatif Kota Bekasi. Tiga pesta demokrasi tersebut digelar pada waktu yang hampir bersamaan.
Meski mengaku membuat pekerjaan lebih berat, Ketua KPU Kota Bekasi, Hendy Irawan, mengatakan, pelaksanaan ketiganya yang berdekatan masih ada keuntungannya. Dia menyatakan susunan panitia tak perlu diubah-ubah.
“Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari orang yang sama,” kata Hendy, di kantor KPU Kota Bekasi, Senin 16 Juli 2012. “Awalnya dibentuk untuk Pilkada Kota Bekasi lalu kita kukuhkan lagi untuk Pilgub dan Pileg.”
Tahapan Pilkada Kota Bekasi sudah dimulai Mei lalu dan hari pencoblosan ditetapkan 16 Desember mendatang. Sedang tahapan pemilihan gubernur dimulai 24 Juli dengan pencoblosan ditetapkan pada 24 Februari mendatang. Adapun tahapan pemilihan Pemilihan Legislatif Kota Bekasi juga dimulai Agustus tahun ini.
Jika Pilkada Kota Bekasi terjadi dua putaran, maka pelaksanaan pemilihan tahap dua akan dilaksanakan 27 Januari tahun depan. Itu artinya kurang sebulan dari pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Hendy menambahkan, untuk efisiensi anggaran PPK dan PPS yang telah dibentuk untuk Pilkada hanya ditambah masa kontrak kerjanya dua bulan. Tapi itu tidak bisa diberlakukan untuk panitia pemilihan.
Hari pencoblosan, kata Hendy, tidak bisa digabung karena selisih hari pemilihan antara pilkada dan pemilihan gubernur sejauh 94 hari. “Dari ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pelaksanakan Pilkada Kota atau Kabupaten bisa digabung jika selisih waktunya tidak lebih dari 90 hari.”
HAMLUDDIN
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya