TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritisi tata letak ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2012. Ia merasa ruang kerjanya kurang terkoordinasi untuk menerima tamu, mengadakan rapat, dan tidak ada pemberian ruang bagi wartawan. "Biasanya wartawan kalau nunggu di mana?" tanya Basuki kepada wartawan di depan ruangannya, Jumat, 19 Oktober 2012.
Para wartawan menunjuk tangga di depan ruangannya sebagai tempat menunggu. "Jangan mau, dong, berdiri begini kan capek, " kata Basuki kepada wartawan. Lalu Basuki langsung meminta staf-stafnya menyediakan ruang kerja bagi wartawan peliput di dekat ruangannya. "Saya mau sediakan, dong, ruangan yang ada mejanya, biar mereka bisa sambil kerja pas nunggu," ujar Basuki.
Selain itu, ia mengkritisi ruang kerja satu ruangan untuk satu stafnya. Menurut dia, itu tidak optimal. "Satu ruangan satu meja, ya repot," kata Basuki di ruangan dinasnya, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Basuki akan menggunakan meja rapat di ruangannya sebagai meja kerja bersama untuk para stafnya. "Lebih baik taruh di meja rapat, kerja di meja rapat apa susahnya? Kita juga biasa mengobrol di meja makan kan?" Basuki menjelaskan.
Basuki ingin menjadikan meja rapat tersebut menjadi pusat kegiatan kerjanya. "Terima pengaduan di meja rapat kan enggak ada masalah, meja rapat difungsikan jadi meja kerja," kata pria yang kerap disapa Ahok ini.
Namun ia tidak akan menerapkan ini di seluruh ruang kerja di Balai Kota. "Enggak, buat ruangan saya saja," kata Basuki.
TRIARTINING
Berita Terpopuler
Jokowi Tetap Ingin MRT Dilanjutkan
Jokowi Didesak Sterilkan Jalur Busway
Pengusaha Mau Masuk Proyek Monorel
Kopaja Dukung Jokowi Remajakan Bus
Novi Jadi Tersangka untuk Pelanggaran Lalu Lintas
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
2 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
2 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
5 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
6 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
8 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
11 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
40 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
40 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
54 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca SelengkapnyaRamai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?
58 hari lalu
Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?
Baca Selengkapnya