Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Kadinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan saat mengunjungi pemukiman padat penduduk di Pademangan, Jakarta, Selasa (16/10). ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO , Jakarta:Pengamat Masalah Perkotaan Yayat Supriyatna menyatakan Gubernur Joko Widodo wajib menyiapkan sejumlah strategi agar program perumahan (rumah susun) bagi rakyat miskin dikabulkan parlemen. "Persiapkan dengan matang agar mereka percaya," ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad, 21 Oktober 2012.
Menurutnya, rencana pembahasan pembangunan kampung susun, rumah deret, rusunawa gratis serta apartemen murah yang digalakan Jokowi positif terhadap upaya mengurai masalah kependudukukan Jakarta. Saat ini persoalan utama penduduk DKI adalah meledaknya jumlah penduduk, sedangkan lahan terus menyusut. "Ya intinya menata yang tadinya kumuh dan kotor sekarang ditata lebih baik," ujarnya.
Namun Yayat mengingatkan rencana tersebut diprediksi sulit tercapai bila tidak dibarengi perencanaan matang. Ada beberapa konsep mendasar yang wajib di perhatikan mantan Walikota Solo ini bila proyeknya ingin segera dikabulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pertama, survei lapangan untuk menetukan lahan siapa yang akan digunakan untuk pembangunan. Apakah menggunakan aset pemerintah DKI Jakarta, lahan terlantar, lahan milik BUMN atau milik Negara."Penyediaan ini harus jelas jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari," ujarnya.
Kedua, konsolidasi lahan dengan melibatkan inisiasi warga sebagai pemilik tanah. Hal ini perlu untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga memiliki aturan jelas dalam pemeliharaanya."Nanti tentukan siapa badan atau lembaga yang akan mengurusnya," ujarnya.
Ketiga, atur desain mulai teknis hingga peruntukannya termasuk sosiasilisasi tehadap program itu sehingga tepat sasaran merangkul masyarakat kurang mampu. "Kalau semuanya jelas dan terprogram saya rasa Dewan menyetujui," ujarnya. "Tidak ada alasan dewan menolak, bila mereka menolak, turunkan saja (DPRD),".
Yayat optimis, bila konsep matang, banyak pengembang tertarik mengerjakan program tersebut. Sebab hal utama yang kerap menjadi sandungan pengusaha selama ini belum pastinya peraturan pemerintah yang digunakan. "Uang ada, kemudian aturan pemerintah mendukung nunggu apa lagi?"
Selain itu, manfaat lain yang dipetik adalah bertambahnya ruang terbuka hijau (RTH) penduduk, penataan penduduk lebih manusiawi serta budaya hidup rapih tertanam. "Berapa banyak lahan yang bisa kembali kita hijaukan, begitu pun masyarakat lebih rapi."
