TEMPO.CO, Tangerang - Bukan Wahidin Halim namanya kalau tidak berkomentar nyeleneh. Wali Kota Tangerang ini tak ambil pusing soal pertemuan antara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Saat ditanya wartawan mengenai ihwal pertemuan tersebut, Wahidin mengatakan, pertemuan antara dua kepala daerah adalah hal yang lumrah dan formalitas, bahkan cenderung tidak berdampak apa-apa bagi perubahan daerah. "EGP (emang gue pikirin) ajalah," kata Wahidin seusai memimpin rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang di Balai Kota, Kamis, 8 November 2012.
Dengan cueknya, adik mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ini mengatakan, semestinya Provinsi Banten mengetahui daerah yang bersinggungan dengan DKI Jakarta adalah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Menurut Wahidin, pertemuan serupa juga pernah dilakukan saat Gubernur Sutiyoso menjabat. "Tapi hasilnya mana? Hingga kini tidak terealisasi," ujarnya.
Jokowi dan Atut bertemu di gedung Pendopo Gubernur Banten di Serang, Banten, Rabu, 7 November 2012. Pertemuan itu membicarakan kerja sama transportasi dan angkutan terintegrasi Jakarta-Tangerang.
Namun, menurut Wahidin, isi pertemuan tersebut jauh dari yang diharapkan Pemerintah Kota Tangerang. "Ujung-ujungnya, Pemerintah Provinsi Banten tidak menjalankan apa yang memang menjadi kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya. "Topiknya diulang-ulang dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, dan sekarang Jokowi."
Wahidin menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang tidak berharap banyak dari kesepakatan antara kedua kepala pemerintah daerah itu karena tidak ada untungnya bagi Tangerang.
Adapun topik yang selalu dibahas berulang kali adalah transportasi terintegrasi busway Jakarta-Tangerang, terminal penghubung APTB, infrastruktur interchange yang menghubungkan gerakan manusia dari satu transportasi ke transportasi lain, titik koordinat wilayah perbatasan Jakarta-Tangerang, serta permintaan air baku.
