Kartu Sehat buat Orang Kaya Dipertanyakan  

Reporter

Minggu, 11 November 2012 17:19 WIB

Petugas kesehatan menunjukan Kartu Jakarta Sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, (10/11). Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -- Pengamat kebijakan publik dari Cirus, Andrinof Chaniagom mempertanyakan kebijakan Kartu Jakarta Sehat untuk seluruh kalangan rakyat, baik kaya maupun miskin. "Kalau anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta cukup untuk meng-cover semua kalangan, sih, tak masalah. Namun, kalau tidak? Itu perlu dipikirkan," ujar Andrinof, Ahad, 11 November 2012.

Andrinof mengatakan, ada baiknya diterapkan skala prioritas dalam melayani pemegang kartu sehat. Dengan begitu, yang dilayani adalah benar-benar mereka yang membutuhkan bantuan kesehatan, bukan yang mampu membiayai pelayanan kesehatannya seorang diri.

"Takutnya ini berakhir seperti subsidi BBM. Tujuannya untuk kalangan kurang mampu. Namun yang merasakan manfaatnya malah mereka yang sejatinya bisa membeli BBM nonsubsidi," ujar Andrinof.

Meski bingung kartu sehat digunakan untuk melayani segala kalangan ekonomi, ia mengaku mendukung kartu sehat digunakan untuk menangani segala jenis penyakit. Ia berkata, permasalahan yang ada selama ini adalah warga dari kalangan kurang mampu tidak bisa menanggung biaya untuk penanganan penyakit berat.

"Setidaknya, adanya kartu sehat ini menjamin segala kalangan, terutama yang kurang mampu, mendapat penanganan kesehatan sesuai standar penanganan," ujar Andrinof.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Bambang Suheri berkata bahwa kartu sehat ditujukan untuk semua kalangan karena tak sepatutnya penanganan tiap kalangan dibeda-bedakan. Namun, ia mengaku masih menetapkan adanya skala prioritas dalam melayani pemegang kartu sehat.

"Yang pakai Mercedes Benz pun boleh pakai kartu sehat, tapi ya prioritas akan lebih diutamakan kepada mereka yang kurang mampu," ujar Bambang.

Sabtu kemarin, Gubernur DKI Joko Widodo membagikan Kartu Jakarta Sehat kepada warga miskin Ibu Kota. Menurut dia, kartu itu juga bisa didapatkan warga yang kaya raya.

"Semua dapat, tidak ada yang tidak dapat. Yang kaya raya pun kalau mau dapat bisa, kalau enggak malu," kata Jokowi seusai membagikan Kartu Jakarta Sehat secara simbolis kepada warga di Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Terkait pemakaian kartu sehat, tampak belum banyak yang menggunakannya. Di salah satu rumah sakit rujukan kartu sehat itu, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, belum banyak yang menggunakannya.

Beberapa pasien atau pengunjung rumah sakit yang Tempo temui masih mengenakan JPK Gakin, kartu berwarna hijau. Meskipun begitu, di papan loket admisi rumah sakit, telah dipasang pengumuman bahwa calon pasien yang membawa KTP DKI/KK serta rujukan puskesmas dapat menerima pelayanan gratis untuk IGD, rawat jalan, dan rawat inap tingkat III.

ISTMAN MP

Baca juga:
''Orang Kaya Bisa Punya Kartu Jakarta Sehat, Asal...''
Kartu Jakarta Sehat Diluncurkan
Basuki: Kartu Sehat Bisa Dinikmati Seluruh Warga

RSUD Siap Layani Pemilik Kartu Jakarta Sehat

Kartu Jakarta Sehat Diuji Coba Besok

Berita terkait

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

46 menit lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

2 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

3 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

3 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

5 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

8 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

8 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya