Proyek jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanabang dikawasan jalan Casablanca, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan soal proyek pembangunan enam ruas tol dalam Kota Jakarta.
“Jangan buru-buru, lalu dibenturkan dengan ruas jalan tol," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto kepada Tempo, Selasa, 13 November 2012.
Alasannya, banyak pertimbangan dari berbagai pihak yang mesti diperhitungkan Jokowi. Di antaranya, kata dia, Jokowi harus memperhatikan aspek tata ruang untuk mengurai kemacetan, sehingga terjadi efisiensi proses produksi dan distribusi. Juga aspek pembenahan transportasi umum yang belum berjalan dengan baik.
Setelah keduanya dilakukan, menurut dia, barulah mempertimbangkan penambahan kapasitas jalan. Salah satu caranya dengan membangun jalan tol. Jokowi, dia menambahkan, mesti mempertimbangkan jalan di Jakarta yang telah mendekati titik jenuh atau berada di indeks 0,8.
Jika sudah mendekati indeks 1, bisa jadi kendaraan tidak bergerak lagi atau macet parah. Idealnya, jalan memiliki indeks 0,5. Artinya, separuh jalan itu masih tidak terpakai. Jika sudah ke angka 0,8, mesti ada jalan tambahan. "Sekarang sudah mendekati titik jenuh. Ini sudah warning," kata Djoko.
Untuk tahap pertama, jalan tol yang dibangun pada ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Bekasi Raya. Proyek sepanjang 29,67 kilometer dengan nilai investasi Rp 17,13 triliun itu ditargetkan selesai pada Desember 2016. Tahap kedua meliputi Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kampung Melayu-Kemayoran. Sedangkan tahap ketiga meliputi Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Cassablanca.
