Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melihat langsung pinggir Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Bukit Duri, Jakarta, (6/11). Kunjungannya ini bertujuan untuk memetakan secara langsung penyebab banjir di daerah tersebut. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru-baru ini meluncurkan layanan kesehatan baru bagi masyakarat Ibu Kota melalui program Kartu Jakarta Sehat. Mereka yang hendak berobat dengan kartu ini dijamin gratis alias tidak dipungut biaya.
Setelah urusan kesehatan 'beres' dengan adanya Kartu Jakarta Sehat, kini Jokowi ditantang untuk membenahi persoalan sampah di Jakarta. "Jangan bergantung lagi dengan daerah tetangga," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Ubaidillah, Kamis, 15 November 2012.
Daerah tetangga yang dimaksud Ubaidillah adalah kota penyangga yang ada di sekitar Jakarta, misalnya Bekasi dengan Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang. Ubaidillah melihat ada ketidakefisienan jika sampah dari Jakarta masih dibuang keluar.
"Biaya pengangkutannya (tiping fee) mahal," ujar dia. "Sekali angkut dari Jakarta ke TPS Bantar Gebang antara Rp 160 ribu sampai Rp 180 ribu per ton."
Padahal, lanjut Ubaidillah, dalam sehari, Jakarta bisa memproduksi hingga 6.500 ton sampah. Sumbangan terbesar adalah sampah rumah tangga 52,97 persen; kantor 27,35 persen; industri 8,97 persen; sekolah 5,32 persen; dan pasar 4 persen.
Menurut Ubaidillah, pemerintah lebih baik menyediakan area pembuangan sampah sendiri di Jakarta. "Masih banyak lahan yang bisa dipakai," katanya. Minimal, lanjut Ubaidillah, di setiap kota administrasi, ada wilayah khusus pengelolaan sampah sehingga bebannya bisa dibagi rata.
Apabila setiap daerah di Jakarta sudah memiliki tempat pengelolaan sampah yang mumpuni, keuntungan yang bisa dinikmati selain memangkas biaya tiping fee hingga 50 persen, juga dapat memberdayakan komunitas masyarakat lokal. Menurut Ubaidillah, pengelolaan sampah saat ini juga harus berbasis komunitas sehingga bisa memunculkan kesadaran bersama.
