TEMPO.CO, Bekasi: Bekasi - Masyarakat Kota Bekasi diminta untuk melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) jika belum mendapatkan Formulir C6 menjelang pilkada Kota Bekasi. Untuk pelaporan itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi membatasi hingga tiga hari sebelum pencoblosan, 16 Desember 2012.
Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin, mengatakan, batas waktu laporan itu pun berbarengan dengan target pendistribusian C6 yang rampung paling lambat 14 Desember 2012. "Tenggat menjelang pemungutan suara itu dimanfaatkan untuk mengakomodasi jumlah keseluruhan pemilih," kata dia, Selasa, 11 Desember 2012.
Syafrudin mengatakan, masyarakat juga dipersilahkan untuk mengecek ke Panitia Pemungutan Suara apakah nama mereka terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Apabila terdaftar namun tidak mendapat formulir C6, warga wajib mempertanyakanya ke petugas tersebut. Pelaporan dibutuhkan segera, mengingat batas akhir akomodir formulir C6 sehari sebelum pemungutan suara digelar.
Lebih lanjut, Syafrudin menjelaskan bahwa formulir C6 memiliki bentuk berbeda dengan tanda pemilih pada pemilihan kepala daerah periode sebelumnya. Perbedaan itu tampak pada masing-masing lembar undangan yang telah dipersonalisasikan nama berikut alamat tempat tinggal pemilih. "Formulir C6 yang dulu tidak ada namanya," ujarnya.
Menurut dia, personalisasi itu penting dilakukan guna menghindari kemungkinan adanya pemilih ganda pada proses pengumpulan suara nanti. "Formulir C6 sebagai filter pertama untuk pemilih siluman," demikian penjelasan Syafrudin.
MUHAMMAD GHUFRON
Berita Terpopuler
Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa
Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya
Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai
SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya