TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai standar lembaga antirasuah itu. Permintaan ini disampaikan Nur Mahmudi sebagai tanggapan atas hasil Survei Integritas Pelayanan Publik yang menempatkan Depok sebagai kota dengan penilaian terendah dalam pelayanan publik.
"Kami meminta KPK datang ke Depok dan menjelaskan serta memberikan pendampingan sehingga pelayanan publik yang kami berikan dapat sesuai dengan kriteria," kata Nur Mahmudi di Balai Kota Depok, Rabu, 12 Desember 2012.
Menurut Nur Mahmudi, KPK menggunakan delapan unsur integritas pelayanan publik dalam melakukan survei. Misalnya, kejujuran, efisiensi, produktivitas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan transformasi. Nur Mahmudi ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu agar penilaian nantinya bisa lebih objektif.
Nur Mahmudi mengatakan kriteria pelayanan publik versi KPK ternyata berbeda dengan versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). KPK melakukan survei pada tiga aspek, yaitu pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, pihaknya memberikan 21 layanan publik pada masyarakat. "Jadi, bisa saja sektor lainnya justru memiliki nilai lebih baik," katanya.
Menurut Nur Mahmudi, menurunnya pelayanan publik di Depok diakibatkan oleh kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, Depok hanya memiliki 7.000 orang untuk melayani 1,8 juta penduduk. Padahal, idealnya diperlukan 17.000 orang PNS. "Tapi kami terus melakukan upaya perbaikan pada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (KPK)," kata dia.
