TEMPO Interaktif, Tangerang: Komisi D DPRD Kabupaten Tangerang menjadualkan akan meminta penjelasan ke lima kepala Dinas terkait perizinan reklamasi laut di Pantai Mutiara Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, besok Jumat (9/7). Kelima kepala dinas tersebut adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deden Sugandhi, Kepala Dinas Pariwisata Muhyi Syarifudin, Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Djuju Sukarja, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Yodhi Rosidi dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda)Maryoso. "Pemanggilan lima instasi terkait itu, untuk meminta penjelasan dan klarifikasi semua yang menyangkut proses perizinan dan izin analisis dampak lingkungan reklamasi Pantai Dadap itu," kata Anggota Komsi D, Sys Abdul Ghani kepada Tempo News Room, Kamis (8/7).Namun Sys mengakui jika komisi D tidak mengetahui aktivitas reklamasi yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya, DPRD memang tidak terlibat langsung dalam proses perizinan maupun hal lainnya. Dalam pemanggilan itu, komisi D akan meminta penjelasan detail dari lima instasi yang bersangkutan. "Setelah itu, kami berencana meninjau lokasi reklamasi tersebut," kata Sys. Dalam penijauan itu, kata dia, pihaknya akan melakukan peninjauan dari semua aspek, sepertin perizinan, tata ruang, dampak lingkungan hidup, perikanan dan kelautan. Setelah itu, menurutnya, Komisi D dapat mengambil tindakan lebih lanjut.Pemanggilan tersebut, ungkap Sys, guna menyikapi informasi yang diterima Komisi D seputar reklamasi pantai Mutira Dadap oleh pengembang Koperasi Pasir Putih dan PT.Parung Harapan. Meskipun belum mempunyai izin reklamasi dan Amdal, kedua pengembang itu telah melakukan pengurukan sejak dua tahun lalu. Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Muhyi Syarifudin mengatakan dia tidak tahu menahu seputar rekomendasi perizinan yang telah dimiliki PT Koperasi Putih yang berencana membuat tempat wisata didaerah itu. "Rekomendasi itu telah ada ketika Kepala Dinas Pariwisata sebelum saya," kata Muhyi yang mengaku baru enam bulan menjabat di Dinas Pariwisata.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deden Sugandhi menyatakan aktivitas pengurukan laut yang saat ini sedang berlangsung tersebut ilegal karena karena belum mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).Menyikapi hal ini, Sekretaris daerah Kabupaten Tangerang Nanang Komara menyatakan kedua pengembang itu baru mempunyai izin pemanfaatan ruang dan izin lokasi. "Saya tahu persis karena perizinan itu dikeluarkan ketika saya menjabat Kepala Dinas Tata ruang dan bangunan, dan sekarang izin itu pun sudah habis dan harus diperpanjang lagi," kata Nanang. Namun, kata Nanang, yang telah melakukan reklamasi tanpa izin itu barulah PT. Koperasi Pasir Putih. "Dalam pengamatan saya Parung Harapan belum melakukan pengurugan," katanya.Joniasyah - Tempo News Room