TEMPO.CO, Jakarta -- Niat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan rumah susun beserta isinya menemui batu sandungan. Ini disebabkan oleh para korban banjir tidak diperkenankan menerima bantuan di luar kebutuhan primer. “Televisi dan kulkas enggak termasuk,” ujar Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Novizal saat dihubungi Tempo, Senin, 28 Januari 2013.
Novizal mengatakan dana tanggap darurat yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan. “Yang kalau enggak ada, bisa menimbulkan bahaya lain,” katanya.
Kemudian, Novizal menyatakan pengadaan selain kebutuhan primer untuk para korban banjir harus dilakukan melalui lelang. “Maka itu, kami sekarang mencoba menawarkan kepada pihak donatur dari swasta yang ingin membantu melalui program corporate social responsibilities (CSR),” kata dia.
Namun Novizal mengatakan kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh korban banjir sebagian besar sudah terpenuhi. Menurut dia, yang dibutuhkan oleh para korban banjir saat ini adalah tempat tinggal yang layak. “Kompor dan tempat tidur sudah ada yang menyumbang dari Dinas Sosial dan beberapa pihak swasta,” kata Novizal.
Novizal menegaskan, televisi dan kulkas nantinya akan tetap diberikan kepada korban banjir secara bertahap. “Sudah kami informasikan kepada beberapa perusahaan, tapi, kan, enggak bisa langsung dapat respons,” kata dia.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen
5 hari lalu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development
6 hari lalu
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
21 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka
23 hari lalu
Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
57 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaTerkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah
27 Februari 2024
IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaAlasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa
28 Januari 2024
Warga eks Kampung Bayam kelompok Furkon menyatakan sudah buat kesepakatan tarif sewa di HPPO JIS Rp 600 ribu per bulan.
Baca SelengkapnyaWarga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok
27 Januari 2024
Warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam kelompok tani binaan maupun PWKB sepakat menolak solusi dari Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Siapkan Rusun di Nagrak, Pasar Rumput, dan Tanah Pasir untuk Warga Eks Kampung Bayam
26 Januari 2024
Solusi itu, kata Heru Budi, muncul setelah pihaknya mendengar aspirasi baik masyarakat maupun PT Jakarta Propertindo selaku pemilik bangunan.
Baca Selengkapnya