TEMPO.CO, Tangerang -- Wali Kota Tangerang Wahidin Halim mengatakan tidak akan gegabah menggelontorkan dana pemilihan kepala daerah dalam jumlah besar. Menurut dia, tingginya anggaran pilkada hingga Rp 60 miliar merupakan pemborosan anggaran.
"Akan dikaji ulang, kalau perlu uang sebesar itu dibagi dua, sekali putaran Rp 30 miliar," ujar Wahidin, Selasa, 29 Januari 2013. Wahidin menilai anggaran itu terlalu besar untuk penyelenggaraan pilkada dengan penduduk 1,2 juta jiwa di 13 kecamatan.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Safril Elain membantah pernyataan Wahidin. Menurut dia, dana senilai Rp 60 miliar itu sudah sesuai dengan pelaksanaan, logistik, dan sosialisasi yang akan dilakukan KPU dalam pesta demokrasi pada Oktober 2013 mendatang.
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi setuju dengan Wali Kota Tangerang untuk mengkaji ulang pengucuran anggaran. Menurut Burhanudinm dana sebesar itu terlalu mahal. Mengingat geografis Kota Tangerang yang lokasinya berdekatan, tidak terlalu besar seperti Kabupaten Tangerang dengan 29 wilayah kecamatan. "Wah, sangat mahal. Kalau bisa dipermurah. Untuk apa mahal-mahal, jangan sampai menjadi sinisme dan bukan pesta rakyat lagi, melainkan menjadi pesta elite," ujar Burhanudin.
Burhanudin mengatakan, mestinya DPRD, pemerintah kota, dan KPU membahas kembali anggaran tersebut. "Tempat pemungutan suara kan bisa pakai gedung yang ada, kotak suara juga bisa pakai yang sudah ada, itu tidak rasional," ujar dia. Lebih jauh Burhanudin menyarankan agar selebihnya dari alokasi anggaran itu digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pendidikan atau kepentingan lain yang bermanfaat.
