Ribuan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi unjuk rasa berjalan kaki menuju Istana Negara, Thamrin, Jakarta, Rabu (6/2). Sebanyak 50.000 massa buruh menuntut upah layak KHL minimal 84 item dan tolak penangguhan UMP/UMK yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014 bukan 1 Januari 2019. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ada peristiwa menarik ketika massa buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPMSI) mulai bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara. Ribuan buruh itu mendapat komando khusus dari salah satu koordinator.
"Rapikan gardanya, pampang spanduknya biar masuk televisi," kata orator melalui pengeras suara di Bundaran HI, Selasa, 6 Februari 2013. Mendengar komando tersebut, para buruh bersiaga dan mencoba masuk ke dalam barisan. Tak lama, arak-arakan massa bergerak ke arah Istana Negara.
Aksi ini digelar menuntut pemerintah tidak memberi kelonggaran kepada pengusaha untuk menangguhkan pembayaran berdasarkan upah minimum 2013. Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa serupa juga digelar di Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang.
Selain meminta upah mereka dibayar sesuai ketentuan, buruh juga menuntut pemerintah lebih serius dalam menjalankan kebijakan jaminan sosial. "Jaminan sosial untuk rakyat dipangkas, ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah," ujarnya.
Tuntutan lainnya juga terkait jaminan sosial. Mereka meminta jaminan kesehatan buruh dibayar pengusaha paling lambat Januari 2014. Sedangkan rancangan peraturan jaminan pensiun sudah harus diterbitkan akhir 2013, sehingga tengah 2015 bisa terlaksana.
Unjuk rasa ini membuat Jalan Sudirman dan Thamrin yang mengarah ke Monas macet total. Ribuan buruh menutup empat jalur wilayah protokol tersebut. Lalu lintas menuju lokasi demonstasi sudah dialihkan oleh pihak kepolisian.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
