Sisi hukum. Jokowi menyatakan jangan sampai ada yang merasa dirugikan akan kebijakan ini, "Jangan sampai di PTUN-kan," ujarnya. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menyinggung rumitnya syarat-syarat yang kerap diajukan oleh lembaga keuangan dunia. Menurut dia, dengan jumlah Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang tinggi, mereka tak perlu takut bersikap tegas kepada lembaga peminjam dana.
"Kita ini kaya lho, kok enggak pede?" ujar Jokowi di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 2 April 2013. Ucapan Gubernur itu disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
Jokowi, yang mengenakan seragam Pemda berwarna cokelat itu, kembali menyinggung rencana pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang rencananya akan didanai Bank Dunia. Menurut dia, syarat yang diajukan terlalu rumit dan jangka pinjamannya terlalu panjang. Padahal, dana yang dipinjamkan hanya Rp 1,2 trilun.
"Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) kita saja ada 10 triliun," katanya. Oleh sebab itu, jika syarat yang ditetapkan tak berubah, Jokowi lebih memilih menggunakan anggaran sisa itu untuk membiayai program normalisasi kali dan penanganan banjir yang tercantum dalam JEDI. Namun pembicaraan tentang perjanjian itu masih belum final.
Adapun Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pihaknya mendorong agar pemerintah daerah menggunakan dana yang ada sebelum menggunakan pembiayaan dari luar seperti pinjaman. "Sebaiknya gunakan dulu dana yang sudah ada untuk membiayai pembangunan," ujarnya di acara yang sama. Cek gebrakan Jokowi lainnya di sini.
