Petugas kesehatan menunjukan Kartu Jakarta Sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, (10/11). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan dibentuknya sistem rayonisasi dalam pengelolaan manajemen kesehatan di Jakarta. Alasannya, untuk menghindari hal buruk seperti jebolnya anggaran belanja daerah.
"Dengan sistem rayonisasi maka bisa lebih dikontrol," kata Ketua IDI Zaenal Abidin ketika dihubungi pada Selasa, 2 April 2013. Menurut dia, sistem rayonisasi juga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan lebih merata.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menurut Zaenal, bisa menerapkan uji coba sistem rayonisasi. Untuk uji coba bisa dipilih dua atau tiga keluarahan yang ada di masing-masing wilayah Administrasi Jakarta.
Masa uji coba bisa sampai enam bulan. Selama uji coba tersebut, Zaenal melanjutkan, Pemerintah bisa mengawasi jalannya. Hal ini bisa diterapkan juga guna mendukung program Kartu Jakarta Sehat.
Konsepnya di dalam setiap rayon ada klinik. Satu klinik lanjut dia idealnya mencakup 3.000 orang dengan satu tim tenaga medis di dalamnya. "Jadi ketika ada pasien datang ke puskemas tidak perlu dirujuk ke rumah sakit bisa ke klinik," ujarnya. Untuk itu perlu ada payung hukum dari pemerintah untuk menjalankan program ini.
Payung hukum tersebut digunakan untuk mengatur penempatan dokter. Sehingga tidak terjadi penumpukan di satu tempat. Keuntungan sistem klinik lainnya adalah dokter tidak hanya bertugas mengobati. "Tapi juga mereka harus mampu menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat," katanya.
Pada umumnya para politikus, masyarakat, dan media massa beranggapan bahwa masalah kesehatan di negeri ini adalah masalah sulitnya orang miskin mendapatkan pelayanan pengobatan ketika sakit. Karena itu, konsep penyelesaiannya adalah menambah rumah sakit, puskesmas (balai pengobatan), penyediaan dokter, dan skema pembiayaan kesehatan bagi orang miskin. Joko Widodo mungkin pernah berhasil dengan program Kartu Sehat di Kota Solo dan beranggapan bahwa cara itu juga akan berhasil diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk itu, dia mengajukan konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi Indonesia bukanlah Solo atau Jakarta, yang mempunyai sarana pelayanan pengobatan yang cukup dan sarana transportasi serta komunikasi yang sudah baik.
