Pegawai Pemerintah Kota Bekasi membawa papan tanda penyegelan Masjid Ahmadiyah Almisbah di Jalan Terusan Pangrango, Jatibening 2, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta:Jemaah Ahmadiyah menuding tindakan Pemerintah Kota Bekasi menyegel tempat peribadatannya karena ditunggangi massa intoleran. "Pemerintah seharusnya melindungi, bukan menzalimi kami," ujar Kepala Keamanan Nasional Ahmadiyah, Deden Sudjana, Kamis 4 April 2013.
Menurut dia, pemerintah mempermasalahkan aktifitas beribadah jamaah Ahmadiyah beberapa tahun terakhir. Deden mensinyalir adanya unsur politis dari pihak tertentu ataupun massa intoleran yang mempermasalahkan aktivitas jamaah setempat.
Deden mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat tidak pernah mempersoalkan aktivitas Ahmadiyah, sedari Masjid Al Misbah berdiri dan menjadi tempat peribadatan jamaah Ahmadiyah pada 1992. "Gejolak mulai muncul ketika ajaran kami diklaim sesat saat kasus Cikeusik, Banten. Padahal kami Islam," katanya.
Karena itu, Deden berharap, agar pemerintah daerah membuka mata dan bisa melihat peribadatan Ahmadiyah. Bukan semata-mata melarang aktivitas dari segi hukum dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.
Pemerintah Kota Bekasi kembali menyegel secara permanen Masjid Al Misbah, yang merupakan tempat peribadatan jamaah Ahmadiyah, di Jalan Pangrango Terusan Rt 01 Rw 04, Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Kamis petang, sekitar pukul 19.05 WIB.
Eksekusi penyegelan pun dilakukan puluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Itu dengan pemagaran seng besi ukuran 2x1 meter yang melingkari seluruh bangunan. Menurut Yayan, ini merupakan penyegelan kali keempat setelah sebelumnya dilakukan pada akhir 2011, dan tiga kali pada awal tahun ini.
