TEMPO.CO, Tangerang-Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menerbitkan 60 ribu karu sehat bagi warga tidak mampu dan rentan miskin yang tersebar di 29 kecamatan di wilayah tersebut. Anggaran sebesar Rp 5 miliar akan digelontorkan untuk biaya kesehatan gratis yang akan diluncurkan Juni mendatang.

"Program kartu sehat ini merupakan kebijakan untuk warga yang tidak mampu dan rentan miskin," ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain kepada Tempo, Sabtu 6 April 2013.

Zaki mengatakan, 60 ribu kartu sehat yang akan diluncurkan tersebut merupakan tahap pertama dari beberapa tahap yang direncanakan. Hingga tahap ke II tahun ini, kata Zaki, Kabupaten Tangerang menargetkan 180 ribu kartu sehat sudah bisa dinikmati warga Kabupaten Tangerang. "Program ini terus berlanjut sampai seluruh warga tidak mampu bisa tercover kartu sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Zaki mengatakan, Kabupaten Tangerang telah mempersiapkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan di rumah Sakit Umum Daerah Tangerang dan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja milik pemerintah daerah setempat serta menambah Puskesmas rawat inap yang ada. Saat ini dari 40 Puskesmas, 10 diantaranya sudah memiliki fasilitas rawat inap.

Puskesmas rawat inap, kata Zaki, akan ditingkatkan jumlahnya khusus diwilayah pesisir utara Tangerang yang saat ini warga masih kesulitan mengakses layanan kesehatan rumah sakit karena lokasinya masih sangat jauh. "Sebanyak 20-40 tempat tidur disiapkan untuk tambahan ruang rawat inap di Puskesmas diwilayah Pantura," katanya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Etta Darmayanti mengatakan warga Kabupaten Tangerang yang tergolong tidak mampu dan tercover kartu sehat, Jamkesmas atau Jamkesda bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis tanpa batasan biaya (plafon). Pasien bisa mendapat jaminan kesehatan untuk semua layanan kesehatan dan segala jenis penyakit. "Tidak ada Plafon," katanya.

Untuk tarif, kata Etta, Dinas Kesehatan akan memakai tarif INA CBG?s yaitu pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas/Jamkesda harus dirawat dirumah sakit swasta diwilayah Kabupaten Tangerang yang sudah bekerjasama dan melayani Jamkesmas atau Jamkesda seperti Siloam Hospital Lippo Village, RS Mita Husada, RS Qodr, RS Selaras, RS Paramita. Sementara RS diluar Kabupaten Tangerang, RS Sitanala, RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan Kita, RS Fatmawati, RS Kanker Dharmais, RS Persahabatan, RS Dr Soeharto Heerdjan, RS Marzoeki Mahdi. "Rumah sakit tersebut harus memiliki software dan sumber daya manusia yang sudah dilatih Kementerian Kesehatan," kata Etta.

Pasien akan mendapatkan layanan secara gratis untuk semua jenis penyakit dan anggaran yang tak dibatasi.? Selama mengacu peraturan tentang Jamkesmas untuk pasien Jamkesmas. Sementara untuk pasien Jamkesda diatur dalam peraturan bupati yang mengacu pada peraturan Menteri kesehatan tentang Jamkesmas,?Etta menambahkan

Sepanjang 2013 ini, ia melanjutkan, jumlah pasien pengguna jaminan kesehatan daerah yang berada di rumah sakit rujukan Jamkesdamencapai 40 pasien/hari. "Tahun lalu hanya 30 pasien perhari," kata dia.

Pada tahun 2011 warga miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tangerang itu mencapai 1.295 orang. Tahun 2012 jumlahnya melonjak menjadi 4.151 orang jiwa. Peningkatan jumlah pasien Jamkesda ini, kata dia, menandakan jika masyarakat Kabupaten Tangerang sudah memahami fungsi dan keuntungan menggunakan Jamkesda. "Ini karena sosialisasi yang gencar dilakukan," katanya.

Anggaran yang digelontorkanpun mengalami peningkatan, tahun 2011 Rp 6 Milyar, Tahun 2012 Rp 6 Milyar dan tahun 2013 Rp 16 Milyar.

JONIANSYAH

Topik Terhangat Tempo:
Penguasa Demokrat || Agus Martowardojo || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Baca juga:
Gadis Ini Diperkosa oleh Kenalannya di Facebook
Polisi Buru Pemerkosa Siswi SMP di Condet
Jokowi Beri Kursi Roda Baru bagi Atlet Difabel
Bulan Depan, Kampung Ambon Bebas Narkoba