Dua orang personel Satpol PP berlari menghindar ketika ekskavator mulai menghancurkan gedung Gereja HKBP Taman Sari di Kawasan Taman sari, Setu, Bekasi, Kamis (21/3). Sebelumnya pada 7 Maret 2013, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyegel bangunan ini. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM kecewa akibat mangkirnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah terkait penyegelan dan pembongkaran Gereja HKBP di Desa Taman Sari, Setu, Bekasi. Komnas HAM memanggil Bupati Bekasi pada 5 April 2013, namun yang datang hanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
"Kami kecewa sekali beliau tidak datang karena kami mengharapkan penjelasan dari pemegang kekuasaan. Pihak yang kami terima justru perwakilannya," kata Wakil Ketua I Komnas HAM Imdadun Rahmat, Selasa, 9 April 2013.
Imdadun menambahkan, pihaknya membutuhkan penjelasan terkait prosedur pembongkaran gereja. Komnas HAM, kata dia, perlu memastikan apakah Bupati Bekasi paham dan melakukan prosedur pembangunan-pembongkaran rumah ibadah. (Baca: Komnas HAM: Penyegelan Gereja Ini Tidak Tepat)
Selama ini, kata Imdadun, Pemda Bekasi yakin betul telah memenuhi prosedur perobohan gereja HKBP Setu yang dikatakan tak memiliki IMB. Tapi, menurut Imdadun, Pemda Bekasi malah sudah melanggar SKB 3 Menteri soal rumah ibadah.
"Berdasarkan SKB 3 Menteri, rumah ibadah itu tidak bisa disamakan dengan bangunan pada umumnya. Tak ada IMB bukan berarti bisa langsung dirobohkan. Namun, tentu kami butuh penjelasan dari Bupati langsung," ujar Imdadun.
Ketika ditanya apakah akan memanggil Bupati Bekasi lagi, Imdadun menjawab iya. Namun, soal kapan pastinya, ia belum bisa mengungkapkan.
"Ini kan perkara waktu, ya. Kami harus mencari waktu yang sama-sama bisa. Lokasi pun tidak harus di Komnas HAM kalau memberatkan bagi Bupati Bekasi," kata Imdadun. (Baca: Mediasi Soal Gereja HKBP Setu Bekasi, Buntu)
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Bekasi justru mengirimkan perwakilannya pada pertemuan dengan Komnas HAM. Mereka yang hadir adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Yayan Yuliana dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Beni Saputra. Selengkapnya soal berita penyegelan gereja klik di sini.
