TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak menyukai sistem ujian nasional. Namun, posisinya sebagai wakil gubernur membuat dia harus ikut menjalankan UN sebagai kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau saya pribadi sebetulnya enggak mau ada UN, masak evaluasi belajar hanya dilakukan beberapa hari?" ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 15 April 2013.
Menurut dia, sistem penilaian seperti itu tak menjamin anak memiliki sikap disiplin, tahan banting, dan menjamin siswa akan sukses di jenjang berikutnya. "Akhirnya anak malah ramai-ramai bayar supaya ada bimbel di sekolah. Kalau begitu lebih baik enggak usah sekolah, bimbel saja sendiri-sendiri," katanya.
Pada akhirnya, siswa malah stres karena adanya UN. "Jadinya lucu, saya sebagai wagub harus ikut, tetapi pribadi saya enggak mau UN," ujar Ahok.
Ujian nasional untuk SMA, SMK, dan MA dimulai pada Senin, 15 April 2013. Ujian hari pertama ini merupakan tes untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ujian untuk tingkat sekolah menengah atas itu diikuti 1.079 sekolah yang terdiri dari 499 SMA dan 580 SMK dengan jumlah siswa 127.000.
Ujian tersebut juga diawasi pengawas dari perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jayabaya, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Pancasila. Setiap jenis mata pelajaran terdiri dari 20 paket soal sehingga setiap siswa di ruang ujian akan mendapat soal berbeda. Cek info soal ujian nasional di sini.
