TEMPO.CO , Jakarta: Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta baru menunjuk jajaran komisaris baru pada Kamis, 25 April 2013. Dewan komisaris itu kini dipimpin oleh bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas. Selain itu, tercantum pula nama Fransiskus Trisbiantoro, ahli transportasi Universitas Trisakti yang kini menjadi penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Rupanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo punya alasan tersendiri memilih orang-orang yang akan mengawasi proyek mass rapid transit (MRT). "Pak Tris punya koneksi dengan MRT Singapura dan Hongkong. Jadi, selain mengawasi dia punya koneksi juga," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 26 April 2013.

Menurut dia, penunjukan Tris sebagai komisaris tak bermasalah meski bukan berasal dari pegawai negeri sipil. "Komisaris dari struktural Pemprov kan ada Bu Yani, Kepala Bappeda," kata Jokowi. Maksud dia, Sarwo Handayani yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menurut Jokowi, pihaknya benar-benar mempertimbangkan orang yang dipercaya menjadi dewan pengawas PT MRT Jakarta. Oleh sebab itu Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas ditunjuk menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Fungsinya untuk melakukan kontrol terhadap proyek karena integritasnya sebagai Wakil Ketua KPK tak diragukan. Erry juga berpengalaman menjadi direktur Utama perusahaan pelat merah PT Timah pada 1994-2002.

Selain ketiga nama di atas, ada pula dua komisaris ex-officio dari pemerintah pusat. yaitu Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan serta Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Adriansyah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana juga mengapresiasi pemilihan komisaris tersebut. "Pemilihan Pak Erry menunjukkan keseriusan untuk bersikap transparan dan akuntabel," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga mendukung dipilihnya Trisbiantoro sebagai salah satu komisaris. "Tidak ada masalah karena dia pakar di bidang transportasi."

ANGGRITA DESYANI