Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/STR/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sudah tahu ihwal penolakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait proyek gorong-gorong raksasa (multi purpose deep tunnel). Pihaknya meminta alasan detil tentang penolakan itu.
"Saya sudah dengar, ya, dari kawan-kawan wartawan ini," ujar Ahok saat ditemui Tempo usai pembukaan Jakarta Fashion and Food Festival 2013, Kamis malam, 9 Mei 2013.
Meski mengaku sudah mendengar kabar tersebut, Ahok belum mau memberikan tanggapan lebih lanjut. Pasalnya, ia belum mendengar penjelasan detil Kementerian PU soal penolakan itu.
"Kami perlu lihat dulu alasannya apa, baru kami bisa memberikan respons," Ahok menjelaskan. Dia menegaskan proyek deep tunnel sudah masuk ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga besar harapannya proyek itu tetap bisa berlangsung.
Pada Rabu lalu Gubernur Joko Widodo mengatakan pihaknya optimististis proyek ini tetap terlaksana. Terlebih, pendanaan berasal dari swasta, bukan dari APBN maupun APBD. Jadi, ia merasa, tak ada yang dirugikan.
"Ya kalau menggunakan APBN atau APBD memang tidak akan mencukupi. Tapi kan ini hitung-hitungan investasi, jadi tetap jalan. Selama investor masuk kita akan tetap jalan," ujar Jokowi
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat menolak pembangunan deep tunnel. Alasannya, berdasarkan riset dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dinyatakan proyek deep tunnel itu tidak efektif dan efisien.
Berdasarkan riset Kementrian PU, dari sisi investasi, proyek terowongan tersebut ditaksir nilainya mencapai Rp 44 triliun dalam jangka waktu 50 tahun. Sementara normalisasi Ciliwung hanya membutuhkan investasi sebesar Rp 1,2 triliun.
Selain itu, normalisasi Kali Ciliwung nantinya lebih mampu mengalirkan air daripada deep tunnel, yaitu 550 meter kubik per detik, sementara deep tunnel hanya mampu mengalirkan air sebanyak 117 meter kubik per detik.
