Petugas menunjukan Kartu Jakarta Sehat dan struk data medis pasien di Puskesmas Kelurahan Tambora di Jalan Tambora, Jakarta, Rabu (28/11). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta:Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) meminta mereka dilibatkan dalam evaluasi tarif berdasarkan sistem Indonesia Case Based Group (INA-CBG). Soalnya mereka merasa kewalahan dalam menerapkan skema pembiayaan kesehatan tersebut.
"Tarif itu ditentukan berdasarkan perhitungan tahun 2009, padahal dalam setahun saja perubahan biaya kesehatan sudah besar," kata Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Mus Saida, ketika dihubungi, Selasa, 21 Mei 2013.
Akibatnya, rumah sakit pun harus nombok karena biaya yang dikeluarkan untuk menangani pasien tak sepenuhnya diganti oleh PT Askes. Hal itulah yang disinyalir menyebabkan 16 rumah sakit swasta mundur dari program Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta, Soalnya mereka harus menanggung selisih biaya yang dikeluarkan.
"Kalau sebulan mungkin belum terasa, tetapi lama-lama sulit, karena rumah sakit swasta tidak ada yang menyubsidi," kata dokter yang berpratik di RS Pondok Indah Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat itu. Terlebih, rumah sakit swasta harus membayar sendiri tenaga kesehatan dan biaya operasional mereka.
Sebagai jalan tengah, ARSSI menyarankan agar pemerintah memperbolehkan rumah sakit meminta urun biaya dari pasien yang penanganannya melebihi plafon INA-CBG. Soalnya terkadang ada pasien yang tak sembuh ketika diberikan obat generik dan harus diberi obat paten yang harganya lebih mahal.
Belum lagi ada kemungkinan terjadinya infeksi sekunder pada penyakit tertentu. Dengan begitu waktu penanganan tiap pasien belum tentu sama. "Tidak mungkin pasien belum sembuh sudah kami suruh pulang karena lama perawatannya dibatasi," katanya.
Pola pembiayaan INA-CBG ini menggantikan sistem lama yang menghitung biaya berdasarkan setiap tindakan yang diambil. Sistem lama itu dianggap lebih memudahkan rumah sakit karena seluruh biayanya diganti pemerintah.
Ditemui secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rumah sakit akan diajak mengevaluasi sistem ini pada akhir Mei atau awal Juni. "Jadi disampaikan hitungannya, supaya lebih adil semuanya, kalau memang kurang akan kita minta naikkan," kata Basuki, Selasa, 21 Mei 2013.
Pada umumnya para politikus, masyarakat, dan media massa beranggapan bahwa masalah kesehatan di negeri ini adalah masalah sulitnya orang miskin mendapatkan pelayanan pengobatan ketika sakit. Karena itu, konsep penyelesaiannya adalah menambah rumah sakit, puskesmas (balai pengobatan), penyediaan dokter, dan skema pembiayaan kesehatan bagi orang miskin. Joko Widodo mungkin pernah berhasil dengan program Kartu Sehat di Kota Solo dan beranggapan bahwa cara itu juga akan berhasil diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk itu, dia mengajukan konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi Indonesia bukanlah Solo atau Jakarta, yang mempunyai sarana pelayanan pengobatan yang cukup dan sarana transportasi serta komunikasi yang sudah baik.
