Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta asyik mengobrol saat pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti
Hak interpelasi yang diajukan 32 anggota dewan ini, menurutnya, jangan sampai diartikan bahwa DPRD DKI meminta Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. "Saya dari Partai Demokrat yang notabene mendukung kebijakan pemerintah. Jangan sampai dipelintir hak interpelasi ini sebagai langkah untuk melengserkan Gubernur. Saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi saya ingin program tidak memberatkan rakyat," katanya.
Berikut 32 nama anggota dewan yang menyepakati mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta:
Fraksi Partai Demokrat 1. Aliman Aat 2. Taufiqurrahman 3. Habib Alaydrus 4. Sandy 5. Neneng Hasanah 6. Siti Sofiah 7. Abdul Mutholib 8. Mujiyono 9. Agung Haryono 10. Nawawi 11. Lucky 12. Berlin 13. TS Yance 14. Hendry Ali 15. Marie Amadea 16. Mirna Na'Amin 17. Santoso 18. Hardi 19. DR Marthin 20. Maria Hernie
Fraksi PKB-PAN 21. Hidayat Ar Yasin 22. Moh Asyari
Fraksi PPP 23. Belly Bilalusalam 24. Matnoor Tindoor 25. Ichwan Zayadi 26. Abdul Aziz
Fraksi Partai Glokar 27. Ruddin Akbar Lubis
Fraksi Partai Hanura-PDS 28. Fahmi Zulfikar 29. Guntur 30. Farel Silalahi 31. Dr. Suprawito 32. Rukun Santoso
Pada umumnya para politikus, masyarakat, dan media massa beranggapan bahwa masalah kesehatan di negeri ini adalah masalah sulitnya orang miskin mendapatkan pelayanan pengobatan ketika sakit. Karena itu, konsep penyelesaiannya adalah menambah rumah sakit, puskesmas (balai pengobatan), penyediaan dokter, dan skema pembiayaan kesehatan bagi orang miskin. Joko Widodo mungkin pernah berhasil dengan program Kartu Sehat di Kota Solo dan beranggapan bahwa cara itu juga akan berhasil diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk itu, dia mengajukan konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi Indonesia bukanlah Solo atau Jakarta, yang mempunyai sarana pelayanan pengobatan yang cukup dan sarana transportasi serta komunikasi yang sudah baik.
