Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok melambaikan tangan usai meninjau tes uji kompetensi seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta, (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan kenaikan anggaran menjadi Rp 52 triliun lewat mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan. Pemerintah DKI menyatakan butuh tambahan sekitar Rp 2,1 triliun dari anggaran yang sudah disepakati sebelumnya yakni sebesar Rp 49,9 triliun.
"Sedang dihitung, kira-kira bisa sampai Rp 52 triliun," ujar Wakil Gubernur DKI, Basuki T. Purnama, ketika ditemui di Balai Kota, Jumat 5 Juni 2013.
Penambahan, menurut Ahok, begitu Basuki biasa disapa, disebabkan adanya perubahan program maupun pendapatan daerah. Tak ada penjelasan yang lebih rinci dari itu. "Perhitungannya ada, tapi saya lupa," kata Ahok.
Anggaran itu sudah bertambah Rp 8,6 triliun dari APBD Perubahan DKI 2012 yang sebesar Rp 41,3 triliun. Atau naik 20,84 persen dari APBD DKI tahun lalu. Pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Ahok, mengusung sejumlah proyek besar seperti penanggulangan macet dengan proyek-proyek transportasi massal ataupun pembangunan rumah susun, pembebasan tanah, dan kesehatan gratis.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
