Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Joko Widodo (tengah) dan Basuki Tjahaya Purnama, saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Jakarta, (15/10). ANTARA/Ismar Patrizki
“Misalnya bikin acara coffee morning sama Fraksi Demokrat atau fraksi lain,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat 14 Juni 2013. Dia menyebut, kesempatan bicara dengan Jokowi sangat langka. “Kalau di acara formal kan ada protokolernya,” kata dia yang asal Partai Demokrat.
Langkah itu dirasa mendesak karena komunikasi Jokowi-Dewan selama ini kurang baik. Dalam delapan bulan pemerintahan, Taufiq mengaku baru satu kali bertemu dengan pria asli Solo itu. “Selain saat pemaparan program di awal dulu, tidak pernah.” Jokowi dianggap berjalan sendiri dan menabrak aturan hukum.
Akibat komunikasi minim, Dewan jadi mempertanyakan program Jokowi. Misalnya, dasar hukum seleksi terbuka lurah dan camat. Lalu, program Kartu Jakarta Sehat yang menimbulkan polemik dengan rumah sakit swasta. Belum lagi mekanisme pengawasan Kartu Jakarta Pintar agar digunakan secara tepat oleh pelajar. “Jangan merasa berkuasa penuh. Eksekutif itu tidak sendiri.”
Maka, wajar menurut Taufiq, dia pernah mengajukan interpelasi. Dia mengklaim, kritiknya bukan untuk menjatuhkan Jokowi, melainkan karena peduli pada kelangsungan pemerintahan duet Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama. “Kami tidak mau mereka kejeblok menabrak aturan,” ujar Taufiqurrahman
