Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta-Jurus-jurus untuk mengatasi kemacetan Jakarta sebenarnya sudah lama dikeluarkan. Di antaranya seperti pembangunan mass rapid transit, pembangunan BRT, pembuatan enam ruas tol dalam kota Jakarta, dan lain sebagainya. Namun tak seluruhnya mengalami kesuksesan.
Koran Tempo selama sepekan, mulai Senin 17 Juni 2013 akan membahas tentang persoalan Jakarta yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi-Ahok. Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, sejumlah kegagalan mengatasi kemacetan di Jakarta sebagian besar disebabkan terlalu banyaknya institusi yang menangani. Sampai saat ini pun, persoalan yang dihadapi masih sama.
"Semakin banyak institusi atau kementerian yang menangani atau menyelesaikan suatu program, kemungkinan gagalnya semakin besar," ujar Danang kepada Tempo, Selasa 4 Juni 2013.
Karena itu, katanya, perlu ada integrasi dari setiap institusi untuk mengurus sejumlah transportasi umum di ibu kota. Saat ini, pemerintah sedang menggodok adanya satu institusi untuk menangani seluruh persoalan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bernama Otoritas Transportasi Jabodetabek. "Ini bisa menjadi katalis untuk mengatasi masalah transportasi Jabodetabek," katanya.
Jika dikumpulkan, anggaran Jakarta dan daerah sekitarnya mencapai Rp 51 triliun di tahun lalu. Pastinya, Jakarta memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Ini menimbulkan ketimpangan anggaran yang cukup besar. Artinya, kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan program juga mesti ditingkatkan.
"Otoritas itu yang nantinya mengatasi kesenjangan fiskal daerah," ujarnya. Siapa saja anggotanya? Kata Danang, bisa gabungan dari seluruh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu daerah yang kekurangan anggaran.
