Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama akan menghilangkan sistem setoran pada bus dengan cara mengakuisisi PPD. Soalnya, menurut Ahok, pola transportasi massal yang cocok di Jakarta adalah pembayaran per kilometer. "Pemerintah ambil sebagian risiko," kata Basuki kepada Tempo di kantornya pada Kamis, 13 Juni 2013.
Hanya, untuk sampai ke sana, Basuki masih menunggu proses akuisisi Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta menjadi BUMD rampung. Kenapa harus menunggu PPD? Basuki menjelaskan, sebab nantinya seluruh bus umum yang ada di Jakarta bakal berada di bawah pengawasan PPD. Bus-bus seperti Kopaja atau Metromini wajib memarkirkan kendaraannya di pool PPD. Di sanalah bus-bus ini akan diperiksa layak atau tidaknya untuk jalan.
Selain itu, Pemerintah Jakarta sedang menjalankan proses tender 1.000 bus yang nantinya dinaungi PPD. Ribuan bus ini akan menjadi pelengkap dari bus lainnya. Sehingga ketika bus-bus tersebut sedang tidak bisa jalan karena perawatan masih ada lainnya. Selain itu, dengan manajemen PPD maka perusahaan bus akan mendapat kepastian soal setoran. (Baca: HUT Jakarta, sampai di mana Jokowi-Ahok bekerja?)
