TEMPO.CO , Jakarta:Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Tol Depok-Antasari akan selesai pada 2015. Alasannya, pembangunan saat ini sudah tidak mungkin diteruskan agar rampung sesuai target awal 2014.
"Sejak awal memang proyek ini sudah tersendat," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Ghani Gazali pada Selasa, 18 Juni 2013. Ghani menyoroti keterlambatan proyek ini yang baru mulai 2011 padahal sudah dijadwalkan sejak 2006.
Akibatnya, harga tanah di jalan tol sepanjang 12 kilometer ini naik tajam saat proyek berjalan lagi. Sehingga Ghani melanjutkan salah satu caranya Kementerian akan memberi suntikan bantuan land caping atau pembebasan lahan sebesar Rp 2 triliun untuk dua seksi.
Suntikan dana land caping ini akan diberikan setelah dana talangan pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 380 miliar yang turun pada 2011 lalu habis. Saat ini bantuan BLU yang tersisa tinggal Rp 20 miliar.
Selain itu, agar memudahkan pembebasan lahan maka akan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Peraturan ini baru bisa berlaku setelah tahun 2014 untuk proyek yang dicanangkan sebelum 2012.
Dalam aturan ini nantinya untuk pembebasan lahan akan menggunakan harga pasaran yang berlaku secara umum. Selain itu proses akan lebih terbuka di pengadilan atau menggunakan skema konsinyasi.
Gani mengatakan permasalahan di ruas tol tersebut memang karena pembebasan lahan. Harga tanah di kawasan tersebut melonjak tajam apa lagi proyek sempat molor sekitar empat tahun.
PT Citra Waspphutowa sebagai pemegang konsesi dan badan usaha jalan tol ruas tersebut terdiri dari tiga badan usaha milik negara konstruksi, yaitu PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk dengan porsi kepemilikan saham masing-masing sebesar 12,5 persen.
Karena keterlambatan proyek ini, tol Depok-Antasari mengalami lonjakan nilai investasi hingga dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 4,767 triliun dari sebelumnya Rp 2,515 triliun. Beban yang menjadi tanggung jawab BUJT ini melampaui rencana bisnis empat tahun lalu.
Untuk membangun seksi I dibutuhkan dana sebesar Rp 3,073 triliun. Sementara untuk seksi II dari Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 1,694 triliun.
Bahkan pembangunan seksi I pun seharusnya sudah selesai pada 2009 lalu. Saat ini dari total 12 kilometer seksi I baru dibebaskan sekitar 20-30 persennya.
Di wilayah Depok, tol ini akan membebaskan 3.213 bidang tanah di delapan kelurahan. Rinciannya, 436 bidang di Kelurahan Pangkalan Jati, 98 di Gandul, 720 di Krukut, 402 di Grogol, 327 di Rangkapan Lama, 572 di Rangkapan Jaya Baru, 375 di Cipayung, dan 278 di Cipayung Jaya.
Adapun di Jakarta Selatan, pembebasan akan mencakup 690 bidang tanah di lima Kelurahan. Rinciannya, 463 bidang tanah di Cilandak Barat, 38 di Cilandak Timur, 101 di Pondok Labu, 80 bidang tanah di Ciganjur, dan 8 di Cipedak.
SYAILENDRA
Terhangat:EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Habis 'PRJ Monas', Tercecerlah Sampah
Ahok Akuisisi PPD untuk Hilangkan Sistem Setoran
BBM Naik, Polisi Bersenjata Lengkap Jaga SPBU
Ini Keluhan Warga Atas Layanan KJS ala Jokowi
