TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meluncurkan database program pengentasan kemiskinan di Balai Kota, Kamis 20 Juni 2013. Data ini disusun untuk penyejejahteraan penduduk sesuai Millenium Development Goals (MDGs).

"Ini data yang sangat terperinci, saya ucapkan terima kasih," ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis, 20 Juni 2013. Ahok menyampaikannya kepada perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menjadi supervisor pengelolaan data tersebut.

Menurut Ahok, database ini amat penting untuk mencapai tujuan, visi, dan misi bagi kepala daerah. "Seorang kepala daerah harus punya visi yang terukur. Ini bisa jadi salah satu ukurannya," ujar ia.

Nantinya, jika telah matang, data ini akan dipaparkan dalam situs jakarta.go.id. "Masih perlu dimatangkan hingga nanti pengaplikasian (anggaran) mungkin tahun depan," ujarnya. Kata Ahok, Jakarta kini telah punya panduan detail untuk mengentaskan kemiskinan.

Koordinator Sekretariat Nasional Pro Poor Planning Budgeting Monitoring (BP3M) Bappenas, La Ega mengatakan database ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan kualitas data sektoral di tiap provinsi. Selama ini, perencanaan pembangunan masih bergantung pada data statistik yang tak presisi hulu datanya.

Data-data ini mencantumkan berbagai statistik kesejahteraan masyarakat. Antara lain penanggulangan kemiskinan, nutrisi anak, partisipasi pendidikan, kesetaraan gender, kelahiran oleh tenaga terlatih, tingkat pengidap HIV/AIDS, hingga sanitasi layak. "Capaian Jakarta baru 40 persen," ujarnya.

Artinya, masih banyak yang perlu dibenahi untuk mensejahterakan rakyat sesuai program MDGs. Jakarta baru dianggap berhasil dalam program penanggulangan kemiskinan, nutrisi anak, tenanga terlatih di bidang medis, dan sanitasi layak. Sisanya mendapat rapor kuning dan merah.

Papan skor ini nantinya akan berfungsi untuk menganalisa akar masalah pembangunan di wilayah dan penentuan fokus program. "Setiap kelurahan nantinya harus ada datanya," ujarnya.

La Ega menyatakan dengan keluarnya data ini, para pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta bisa jadi merasa terancam. "Ini jadi ancaman, siapa nih Kepala Dinas yang rapornya merah terus," ujarnya sambil tertawa. (Baca: Ini 10 Dinas yang Disemprot Jokowi)

Menurutnya lagi, data ini mengajarkan para Kepala Dinas untuk tak puas dengan hasil yang telah diraih. "Dalam pembangunan yang dilihat bukan pencapaian, tetapi tren pencapaian," ujarnya. (Baca: Apa Arti Reformasi Birokrasi di Mata Jokowi)

M. ANDI PERDANA

Terhangat:
HUT Jakarta | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM

Berita Lainnya:
Pengumuman Hasil Lelang Jabatan Ditunda
Jokowi Diskusikan Kenaikan Tarif dengan Organda
Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
Apa Arti Reformasi Birokrasi di Mata Jokowi
Jabatan Kepala Puskesmas Bakal Dilelang