TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa elemen SMP 56 Melawai, Jakarta, hari ini (8/10) menemui Fraksi Demokrat DPRD DKI di gedung DPRD DKI. Beberapa elemen yang hadir antara lain komite sekolah, guru, kuasa hukum, Masyarakat Peduli Pendidikan, Lembaga Advokasi Pendidikan, dan Imparsial. Menurut Koordinator Kuasa Hukum Tim Pembela SMP 56 Melawai, Lambok Gultom, pertemuan tersebut diadakan berdasarkan permintaan pihak Komite Sekolah SMP 56. "Kemarin (7/10) kita layangkan suratnya," ujarnya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Jumat (8/10) malam.Dalam pertemuan tersebut pihak SMP 56 menjelaskan kepada Fraksi Demokrat bahwa persoalan SMP 56 adalah persoalan hukum. "(Di mana) pendidikan tidak bisa dikomersialisasikan," kata Lambok. Hal itu diutarakannya berkaitan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang akan mengosongkan paksa SMP 56. Pihak SMP 56 meminta kepada Fraksi Demokrat agar menjadikan masalah 56 sebagai prioritasnya. "Karena ini menyangkut hak anak," ujarnya. Beberapa hak anak SMP 56 yang belum didapat hingga saat ini, di antaranya nomor induk siswa dan rapor. Dalam kesempatan itu pihak SMP 56 juga meminta Fraksi Demokrat agar mengirimkan surat kepada Sutiyoso untuk membatalkan niatnya mengosongkan SMP 56.Fraksi Demokrat, menurut Lambok, memberikan respon yang cukup positif, yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu kasus tukar guling tersebut. "Kita tuntut sesuai janji mereka pada kampanye. Persoalan pendidikan dan korupsi merupakan jargon mereka," ujarnya. Fraksi Demokrat sendiri, tambah Lambok, akan mengadakan rapat untuk membahas kasus ini minggu depan.Beberapa orang dari SMP 56 yang hadir, antara lain Edi Susanto (Wakil Ketua Komite Sekolah), Nuraini (Komite Sekolah), Nurlaila dan Koko (guru SMP 56), Amir Hamzah (Koordinator Lembaga Advokasi Pendidikan), alumni, beberapa orang murid, dan Juned (Imparsial). Dari Fraksi Demokrat ada 10 orang. Tito Sianipar - Tempo