TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama berencana memasang parkir meter di seluruh pusat. Khususnya rumah toko yang ada di pinggir jalan dan menjadi pusat kemacetan. "Semnetara yang menjadi uji coba di kawasan Kelapa Gading," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 28 Juni 2013.
Kawasan lain yang masuk rancangan parkir meter adalah Pasar Baru, Blok M, Artha Gading, dan Kawasan Pasar Mayestik. Basuki mengatakan, parkir meter ditujukan untuk mengurangi bocornya pendapatan daerah dari lahan parkir, terutama pada badan jalan atau on-street. Sepanjang 2012 saja, Ahok mencatat, kebocoran dari parkir badan jalan mencapai 70 persen.
Bila parkir meter telah terpasang, tiap pengemudi cukup menggunakan kartu kredit atau e-toll card kala memarkirkan mobilnya. Bisa juga membayar dengan tunai. Usai pembayaran, pemilik kendaraan memasukan lama waktu parkir dan plat kendaraan. Secara teknis, parkir meter bakal mengatur lahan parkir di badan jalan untuk mobil. Karena satu alat hanya bisa melayani 15-20 kendaraan roda empat. Dan jika sudah memenuhi kapasitas, pemilik mobil diarahkan ke zona lain. "Dengan cara ini, pergerakan kendaraan pun bisa dipantau," ujarnya. "Sehingga penggunaan parkir meter termasuk manajemen rekayasa lalu lintas."
Ahok mengatakan, tarif yang bakal diterapkan dalam sistem parkir meter cukup mahal. Sehingga pengemudi diharapkan lebih memilih parkir dalam gedung atau off road, dibanding pada badan jalan. Alasannya, parkir badan jalan juga menyumbang kemacetan.
Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, mendukung program penggunan parkir meter ini. Sebab bisa menertibkan parkir dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan itu. "Lebih jauh bisa mendorong orang agar berpindah ke transportasi masal," ujar Yoga. Namun dia menekankan, penggunaan parkir meter ini harus diimbangi dengan kenaikan tarif parkir badan jalan. "Agar penerapannya lebih maksimal."
