TEMPO.CO, Jakarta - Enterprise Account Manager PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Gatut Setyo Wahyudi, menegaskan bahwa semua fitur dalam sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami hanya mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Selebihnya, itu di luar kewenangan kami," ujar Gatut kepada Tempo, Rabu 3 Juli 2013.

Orangtua calon siswa mengeluhkan minimnya sosialisasi dan rumitnya sistem pendaftaran murid baru tahun ini. Meski sudah ada PPDB online, calon siswa rupanya harus melakukan verifikasi beberapa kali dalam setiap tahapan pendaftaran. Akibat alpa melakukan verifikasi, ribuan siswa sempat gagal mendaftar melalui sistem zonasi. Untunglah, atas campur tangan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, periode verifikasi dibuka kembali.

Gatut setuju persoalan verifikasi yang berlapis di lapangan, seharusnya dapat dihindari jika verifikasi bisa melalui online. Namun, menurutnya, kewenangan menentukan verifikasi ada di tangan Dinas Pendidikan. "Sebetulnya, secara sistem dan teknis, Telkom siap untuk melakukan verifikasi secara online. Tetapi keputusan ada di tangan Dinas Pendidikan Jakarta," katanya.

Meski begitu, ia memahami mengapa verifikasi harus dilakukan ke sekolah yakni untuk memperkecil dugaan kesalahan data yang dimasukkan oleh calon siswa. "Tapi ke depannya, seharusnya verifikasi hanya tinggal klik di situsnya saja," ujarnya.

Untuk membuat situs ini, kata Gatut, Telkom mengeluarkan banyak dana. Sebagai imbalan untuk pembuatan PPDB online, Telkom bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menyambungkan sistem online melalui produk Telkom Speedy ke berbagai sekolah.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Agus Suradika, mengatakan, setidaknya 288 SMP, 117 SMA, dan 61 SMK kini tersambung dengan Speedy. Dengan itu, siswa dapat dimudahkan untuk mencari informasi sekolah yang dituju.

"Kami kerja sama dengan Telkom karena murah, efisien, dan sudah memenuhi harapan kami. Setidaknya satu sekolah hanya membayar sekitar Rp 3,5 juta per bulan untuk berlangganan Speedy," ujarnya.

SUTJI DECILYA


Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:
PAN Tolak RUU Ormas, 'Pecat Besan!'
Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi
Rumah Banyak, Satu yang Jadi Favorit Djoko Susilo
Suswono: Bodohnya Pengusaha Bisa Dibohongi AF
Demonstran Wanita 'Diraba-raba' di Tahrir Square