Petugas memperlihatkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI berencana memberikan Kartu Jakarta Sehat kepada guru-guru honorer dan guru bantu di Ibu Kota. Soalnya pendapatan mereka terbilang kecil dan tak mendapat tunjangan seperti guru berstatus pegawai ngeri sipil.
"KJS diberikan sebagai pengganti tunjangan kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 8 Juli 2013.
Saat ini, Dinas Kesehatan masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan jumlah guru honorer dan guru bantu yang patut mendapat KJS. "Sedang diperhitungkan sekolah seperti apa yang dapat dan angkanya berapa," ujar Dien.
Menurut dia, pemberian KJS untuk guru honorer dan guru bantu tak perlu menambah biaya. Soalnya saat ini baru ada sekitar 2,2 juta warga yang terdaftar dalam KJS, padahal pemerintah mengalokasikan dana untuk 4,7 juta penduduk.
Adapun, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto sebelumnya mengatakan DKI Jakarta memiliki 11.751 guru honorer dan 5.757 guru bantu. Guru honorer di sekolah negeri mendapat uang transportasi Rp 400 ribu per bulan dari APBD. Sementara guru bantu mendapat tambahan uang transportasi Rp 550 ribu per bulan dari APBD dan Rp 1 juta per bulan dari APBN.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pemberian KJS bagi guru honorer itu bukan rencana dadakan, sudah terprogram pada saat merancang program Kartu Jakarta Sehat. "Sudah masuk program," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
