Angkutan umum Metromini di pintu keluar terminal Blok M, Jakarta. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi sekaligus pengusaha Metromini mengaku banyak mendengar cerita terkait pembiaran pelanggaran Metromini oleh petugas Dinas Perhubungan.
"Tidak ada surat, tidak ada SIM, tidak pernah ditindak di jalan," ujar Azas Tigor Nainggolan kala dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2013. Ia mengatakan, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan sopir Metromini di jalanan kerap berkompromi untuk mencari 'jalan damai'.
Hal ini membuat keselamatan lalu lintas di jalan terancam. "Ada pembiaran dari Dinas Perhubungan," ujarnya. Ia mengatakan, harusnya ada tindakan tegas bagi operator Metromini yang tak bisa mengawasi komponen armadanya. "Operator pun harus taat aturan, kalau tidak harus ditindak tegas," ujarnya.
Azas yang memiliki beberapa unit bus P17 Jurusan Pasar Senen-Manggarai mengklaim dirinya tak melanggar aturan itu. Bus-busnya disebut lengkap administrasi, dan sopir-sopirnya punya izin mengemudi.
Namun dari cerita pengusaha lain, ia mendapat fakta bahwa tingkat kepemilikan surat-surat kendaraan Metromini amat rendah. "Ada yang punya sampai 100 (bus), tapi yang ada suratnya hanya 10-12 (bus) saja," ujarnya.
Belum lagi katanya, kondisi-kondisi metromini yang beredar di Jakarta sudah banyak yang tak layak. Ia juga tak menampik ada beberapa armadanya yang berkondisi kurang fit. Maka ia menyambut baik upaya pemerintah untuk merevitalisasi angkutan umum di Jakarta.
"Tapi sebelum revitalisasi, penegakkan aturan harus tegas," ujarnya. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada lagi kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di jalan raya. Terakhir, seorang remaja tewas di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, akibat diseruduk oleh Metromini yang melaju ugal-ugalan.
