Golkar Calonkan Tahanan Kota untuk Ketua DPRD

Reporter

Editor

Kamis, 28 Oktober 2004 02:53 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Rabu (27/10) ini akan bersaing memperebutkan posisi Ketua DPRD periode 2004-2009. Mereka yang berebut adalah Naming D. Bothin dari Partai Golkar, Amri Yusra dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Agung Witjaksono dari Partai Demokrat. Kandidat yang dijagokan Partai Golkar, Naming D. Bothin, kini statusnya masih tahanan kota karena diduga terlibat kasus korupsi anggaran Rp 9 miliar. Naming juga sempat ditahan Kepolisian Daerah Metro Jaya selama sebulan. Anggota Fraksi Partai Golkar Babai Suhaimi mengatakan, penunjukan Naming sebagai kandidat Ketua DPRD merupakan hasil musyawarah fraksi. Sejauh ini, kata dia, Fraksi Golkar DPRD Depok menilai Naming sebagai orang yang dihormati karena ketokohannya. Naming juga dinilai berpengalaman sebagai anggota Dewan. "Kami bulat mendukung beliau. Fraksi Golkar tak pernah mengajukan calon lain," kata Babai kemarin.Menurut Babai, Fraksi Golkar telah memperhitungkan peluang Naming dalam pemilihan hari ini. Selama ini, kata dia, Naming dijagokan karena mendapat dukungan dari anggota fraksi lain. "Kami tak mungkin memajukan calon yang tidak didukung fraksi lain," ujarnya. Fraksi Golkar mengklaim telah mendapat dukungan dari tiga fraksi lain, yakni Fraksi PDI Perjuangan (6 suara), Fraksi Partai Amanat Nasional (5 suara), dan Fraksi Persatuan Kebangsaan (6 suara). Jika digabung dengan Fraksi Golkar yang memiliki 8 suara, menurut Babai, Naming telah mengantongi dukungan 25 suara dari 45 suara yang diperebutkan. Klaim serupa juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung nama Amri Yusra. Partai ini mengklaim telah mengantongi minimal 24 dukungan suara. Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera, Qurtifa Wijaya, mengatakan, partai yang telah menyatakan dukungannya antara lain Partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat, kata Qurtifa, diharapkan akan bulat 8 suara. Suara lain diperkirakan datang dari Fraksi Persatuan Kebangsaan, minimal 4 suara. Dengan modal 12 suara Fraksi PKS, Qurtifa yakin calonnya bakal meraih kemenangan. Ramidi?Tempo

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya