TEMPO.CO, Jakarta - Membereskan Jakarta memang tak gampang. Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok punya kutipan menarik soal itu, yakni "Jakarta Bukan Sulap Lampu Aladin". Banyak masalah menahun yang belum tuntas. Selain macet, salah satunya adalah banjir. Apa kata Ahok soal ini? Berikut ini petikan wawancara dengan Tempo, Juli 2013 lalu. Wawancara ini adalah satu dari dua wawancara sebelumnya.

Apa solusi soal banjir...
Untuk membereskan banjir, sungai, dan waduk harus dinormalisasi dari hilir. Kita harus membuat penahan rob (banjir saat air laut pasang) di utara Jakarta. Nah, hilir yang paling vital adalah Waduk Pluit, yang luasnya 80 hektare dan bisa menampung 7 juta meter kubik air. Sudah puluhan tahun orang menduduki lahan di situ. Saat dilakukan normalisasi, mereka meminta uang kerohiman (ganti rugi), kami tidak mau bayar.

Kenapa?
Itu, kan, minta uang dengan cara yang salah. Kalau dibayar, mereka pindah lagi, dibayar lagi, pindah lagi. Kami tidak mau membayar agar bisa memisahkan mana yang betul-betul mau rumah susun dan mana pemain yang hidup dari uang kerohiman dan yang menyewa-nyewakan tanah.

Bukankah jumlah rumah susun masih kurang?
Untuk itu, kami butuh menyediakan rumah susun yang banyak. Kami tagih rumah susun itu dari pengembang yang berutang (ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Kalau dihitung, satu blok rumah susun luasnya 4.000 meter persegi, para pengembang sudah utang kepada kami sekitar 685 blok. Kalau satu blok 100 unit, berarti ada 68.500 unit. Di bawahnya nanti ada pasar terpadu untuk tempat usaha. Jadi, ada tempat tinggal, ada pasar, ada pelatihan.

Di mana saja lokasi pembangunan rumah susun tersebut?
Kami rencanakan di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di sana ada Kawasan Berikat Nusantara yang mempekerjakan 40 ribu orang lebih. Juga akan segera dibuka satu kawasan lagi seluas 170 hektare, yang bakal menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang. Membangun rumah susun menjadi kewajiban para pengembang yang masih berutang (ke DKI). Maka, normalisasi sungai dan waduk, termasuk Waduk Pluit, butuh waktu dua tahun karena harus menyiapkan dulu rumah susun.

Para pengembang sudah berkomitmen membayar utang?
Itu kewajiban! Dan kami mulai membangun. Kalau orang yang sebelumnya menyewa rumah, pasti senang, dong, dapat rumah susun, dapat kulkas, televisi, dan segala macam. Yang marah-marah, kan, si bos yang menyewakan 10-20 rumah sewa atau menguasai tanah pemerintah hingga 6.000 meter persegi. Kita bisa tahu langsung bedanya. Memang semua butuh waktu. Tapi, prinsipnya, kami tidak mau ada kawasan kumuh.

Bagaimana nasib lahan di bantaran Kali Ciliwung?
Semuanya akan dibebaskan. Pemerintah DKI akan membangun rumah susun di Pasar Rumput. Kami juga sedang menginventarisasi pasar-pasar lain. Biasanya pasar cuma dua sampai empat lantai. Kenapa di atasnya tidak dibangun rumah susun?

Mereka yang Anda tertibkan mengaku dulu memilih Anda dan sekarang merasa kecewa.
Kalau kecewa, biarlah saja. Sebab, kalau kita lakoni, kita menjadi takut pada konstituen, dan bukan pada konstitusi. Biasa orang mengklaim dulu memilih kita, padahal belum tentu. Atau, benar memilih kita, tapi dengan niat yang enggak benar. Kalau kita turuti mereka, kita melanggar konstitusi. Bagi saya, lebih baik mendidik rakyat taat pada konstitusi, bukan pada konstituen.

Wawancara lengkap Ahok:
Ahok: Kelas Melarat dan Konglomerat Punya Oknum
Ahok II : Jakarta Bukan Sulap Lampu Aladin

WIDIARSI AGUSTINA | DWI WIYANA